BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTPSP) terus berupaya menarik minat investor untuk mendorong pembangunan daerah.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menyusun Investment Project Ready to Offer (IPRO) bertema Ecotourism, dengan rapat akhir penyusunannya digelar di Aula DPMPTSP Provinsi Kalteng, Senin (2/12/2024).
Kegiatan ini bertujuan memberikan gambaran lengkap kepada investor mengenai potensi investasi ecotourism di Kalimantan Tengah.
Dalam dokumen IPRO ini, akan dianalisis berbagai aspek kelayakan, seperti teknis, pasar, lokasi, legalitas, dan ekonomi. Selain itu, dokumen ini juga akan memuat informasi kebutuhan lahan, kesiapan infrastruktur, serta peluang pengembangan sektor terkait, seperti pariwisata, pertanian, dan peternakan.
Plh. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalteng, Agus Candra, menjelaskan pentingnya promosi investasi untuk menarik minat calon investor.
Ia menegaskan bahwa investasi adalah solusi utama dalam mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah.
“Melakukan promosi investasi menjadi sebuah keharusan, karena keberadaan investor yang berbisnis dan berinvestasi dapat meningkatkan capital inflows, menciptakan lapangan pekerjaan, pendapatan pajak, bahkan transfer teknologi yang mendorong inovasi untuk perkembangan daerah,” ujar Agus.
Ia juga menyebut bahwa realisasi investasi tidak hanya membantu ekonomi lokal tetapi juga menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia juga menyebut bahwa ehadiran investor mempercepat roda perekonomian dengan memperluas peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Agus menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Infrastruktur yang memadai dan kemudahan berusaha menjadi faktor kunci untuk menarik perhatian calon investor.
“Mewujudkan hal tersebut diperlukan sinergi dan kolaborasi yang terus menerus dari multi-stakeholder, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini guna menciptakan iklim investasi yang aman, ramah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Agus. (asp)
