BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya melakukan penggeledahan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya, Selasa (28/4/2026) sore hingga malam.
Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan intensif terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023–2024.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, membenarkan adanya aktivitas penggeledahan tersebut.
Ia menjelaskan, bahwa langkah ini bertujuan untuk mengamankan barang bukti berupa dokumen dan keterangan yang berkaitan erat dengan penggunaan dana hibah yang dikucurkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya kepada pihak KPU.
“Ya benar, ada pemeriksaan terkait pengelolaan dana hibah pilkada kota 2023–2024. Dana hibah dari Pemko ke KPU Kota Palangka Raya,” ujar Hadiarto saat dikonfirmasi, Selasa (28/4/2026) sore.
Meski penggeledahan berlangsung cukup lama, pihak kejaksaan masih menutup rapat rincian mengenai nilai total dana hibah yang sedang diaudit maupun temuan awal yang didapatkan dari meja kerja para staf KPU.
Hadiarto menegaskan, bahwa seluruh proses saat ini masih dalam tahap pendalaman materi oleh tim penyidik.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah personel Kejari Palangka Raya menyisir berbagai ruangan untuk memeriksa administrasi serta berkas pertanggungjawaban keuangan yang dianggap krusial.
Tim penyidik tampak mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang diduga memiliki keterkaitan dengan alur penggunaan dana Pilkada tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, suasana di Kantor KPU Kota Palangka Raya masih terpantau sibuk dengan proses pemeriksaan.
Saat ini juga pihak redaksi berupaya mencari keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak komisioner maupun sekretariat KPU setempat terkait penggeledahan tersebut. (asp)