BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) dalam mencegah tindak pidana korupsi diapresiasi.
Pasalnya, lembaga anti rasuah tersebut melaksanakan berbagai strategi dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi hingga ke daerah.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Abdul Razak, saat dibincangi usai mengikuti rapat koordinasi dengan jajaran KPK RI di gedung dewan, Selasa (6/4/2021). Menurutnya, langkah KPK lebih mengedepankan koordinasi serta sosialisasi merupakan langkah yang baik dalam rangka mencegah korupsi.
“Kita mendukung langkah seperti ini, artinya lembaga ini selain menindak mereka juga lebih baik melakukan tindakan pencegahan seperti sosialisasi ataupun rapat koordinasi, terlebih dilaksanakan sampai ke daerah seperti ini,” kata Razak.
Legislator senior dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan, kegiatan sosialisasi seperti yang telah dilaksanakan beberapa kali oleh KPK di daerah merupakan hal yang positif. Karena kegiatan tersebut kata dia, sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi.
“Kalau lembaga yang berwenang mengingatkan, seperti kegiatan yang dilaksanakan dalan rapat koordinasi atau sosialisasi inikan artinya baik,” terang Razak.
Sebelumnya, saat pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) pencegahan korupsi di Pemprov Kalteng, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan, dari 34 Provinsi di Indonesia, 27 diantaranya memiliki kasus korupsi. Kalteng berada di posisi dua paling bawah dengan jumlah lima kasus korupsi, terhitung sejak tahun 2004 hingga 2020.
Keinginan semua pihak dalam memerangi tindak pidana korupsi di Bumi Tambun Bungai ini juga didukung penuh Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran serta dari Ketua DPRD Kalteng Wiyatno.
“Ini menandakan jika masih banyak daerah-daerah yang masih belum terbebas dari korupsi. Salah satunya Kalteng. Kita dari DPRD Kalteng sangat mendukung langkah dan komitmen Gubernur dalam mencegah tindak pidana korupsi di Bumi Tambun Bungai ini,” ujar Wiyatno sebelumnya. (ega)
