BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas kebijakan pemerintah menaikan BBM bersubsidi dilanjutkan hingga ke daerah termasuk di Kalimantan Tengah.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalteng menegaskan sikap penolakan kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat tersebut dan meminta Presiden Jokowi batalkan kebijakan tersebut.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPW PKS Kalteng, Sirajul Rahman. Ia mengatakan secara tegas menolak kenaikan BBM, bahkan kata dia, PKS dari tingkat pusat menyatakan sikap menolak, karena memang yang dikhawatirkan dampak negatifnya.
“Kasian masyarakat, jangan sampai dikorbankan, dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya hilang. Masyarakat masih berupaya untuk bangkit, ekonomi belum sepenuhnya pulih. Dampak kenaikan dan kelangkaan minyak goreng saja masih dirasakan oleh rumah tangga,” ucap Sirajul di Palangka Raya, Jum’at (9/9/2022).
Dia menjelaskan, dampak lain dari kenaikan harga BBM sangat dirasakan masyarakat khususnya kalangan bawah, terlebih perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia belum benar-benar pulih.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi dapat menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih,” tegas Sirajul.
“Pedagang kaki lima, penjual bakso keliling, supir angkot dan pekerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya akan merasakan sekali dari dampak kenaikan BBM bersubsidi,” tambahnya.
Untuk itu, ia menegaskan kembali, bahwa DPW PKS beserta DPD se-Kalteng menyatakan sikap yakni meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Serta mendukung DPP PKS dan Fraksi PKS DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” pungkasnya. (asp)
