BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Nuryakin mengharapkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan akses keuangan dalam bentuk produk atau layanan keuangan secara konsisten di Provinsi Kalimantan Tengah, guna bisa mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekda Kalteng pada rapat koordinasi semester II Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) serta launching program kerja, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (17/11/2022).
Nuryakin menjelaskan, TPAKD dibentuk dengan tujuan untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah.
Selain itu, sambungnya, untuk mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (startup business) serta membiayai pembangunan sektor prioritas.
“Selama tahun 2022 telah dikukuhkan sebanyak tujuh TPAKD tingkat kabupaten, sehingga TPAKD seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah semuanya telah terbentuk,” tutur Nuryakin.
Sehingga dengan terbentuknya seluruh TPAKD di Kalteng tersebut, maka akses keuangan dapat tersedia secara cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. “Saya berpesan agar seluruh TPAKD yang sudah dikukuhkan dapat membuat program kerja yang sesuai dengan tujuan TPAKD, salah satunya adalah untuk menyediakan akses keuangan seluas-luasnya bagi masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, Sekda juga berharap TPAKD yang sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota tersebut dapat merencanakan anggaran khusus serta program kerja yang tepat sasaran dan implementatif untuk dilaksanakan di masing-masing daerah, serta meningkatkan koordinasi antara Pemerintah daerah dan Lembaga Jasa Keuangan, dalam rangka mempercepat perluasan akses keuangan dan berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan.
“Dengan sinergi dan komitmen yang baik dari berbagai pihak dalam menjalankan program yang telah disusun, TPAKD diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan akses keuangan dalam bentuk produk atau layanan keuangan secara konsisten di Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Semetara itu, Kepala OJK Provinsi Kalteng, Otto Fitriandy mengatakan, dengan adanya TPAKD di Provinsi Kalimantan Tengah, ia berharap adanya dukungan dari Pemerintah daerah bersama stakeholders untuk dapat menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh terkait dengan industri jasa keuangan.
Otto mengharapkan TPAKD bukan hanya kegiatan seremonial saja, melainkan memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat di daerah masing-masing melalui program kerja yang ditetapkan, termasuk program kerja yang dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan, sehingga dapat mendorong pelaku usaha perempuan agar terus berinovasi serta secara tidak langsung melindungi perempuan dari berbagai stigmatisasi, stereotip, kekerasan berbasis gender dan kontruksi sosial lain yang merugikan.
Ia menjelaskan, program kerja yang dilaunching tersebut, antara lain Bumdes Aksi Berkah, Kredit Melawan Rentenir Betang Berkah, dan Website Akses Keuangan akukalteng.
“Dengan adanya program kerja dimaksud, diharapkan dapat memberikan dampak dan manfaat secara langsung bagi masyarakat untuk dapat mengakses produk dan layanan jasa keuangan serta menambah wawasan/pengetahuan terkait dengan karakteristik, manfaat, dan risikonya yang pada akhirnya akan berdampak bagi peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (asp)
