BALANGANEWS,PALANGKA RAYA – Jalan buntu kembali ditemui ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Merdeka (Geram). Aksi jilid 4 yang berlangsung di depan kantor gubernur Kalteng di Jalan RTA Milono, kembali tak ditemui Gubernur Sugianto Sabran, Kamis (17/11/2022).
Berbeda dari tiga aksi sebelumnya, kali ini jumlah massa meningkat cukup banyak usai insiden berdarah yang terjadi antara massa Geram dengan Satpol PP yang melakukan pengamanan.
Begitupun dengan jumlah aparat kepolisian yang berjaga mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Sejumlah peralatan pengurai massa telah disiapkan mengantisipasi kembali terjadinya kericuhan. Pengamanan kini lebih difokuskan oleh kepolisian tanpa keterlibatan dari Satpol PP.
Aksi unjuk rasa yang semula lancar sempat memanas ketika mahasiswa mencoba merangsek masuk ke dalam kantor gubernur. Upaya dorong paksa gerbang kantor kembali dilakukan oleh para massa.
Juru Bicara GERAM, Enrico, merasa kecewa terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng yang lagi-lagi tak mau menemui massa. Padahal unras ini merupakan aksi ke 4 mereka untuk mengevaluasi kinerja dan janji-janji Politik Gubernur dan Wagub Kalteng.
“Kami sangat kecewa, lagi-lagi Gubernur dan Wakil Gubernur tak mau menemui kita. Kami berkomitmen akan datang dan berlipat ganda pada jilid selanjutnya,” katanya.
Tuntutannya pun seperti aksi-aksi yang dibacakan sebelumnya. Mulai dari janji-janji politik dan visi misi yang belum terealisasi hingga penanganan bencana banjir di wilayahnya.
“Ada 12 tuntutan yang kami suarakan agar didengar oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng,” terangnya.
Seperti Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk menyelesaikan visi, misi, dan janji-janji politik yang diberikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah. Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah agar lebih serius dalam hal mensejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah.
Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas penghubung antar kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah agar segera menyelesaikan akar permasalahan pada bencana banjir.
Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berintegritas terhadap tenaga kontrak berkaitan dengan hak hak tenaga kontrak. Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk mendesak DPRD Kalimantan Tengah agar menyuarakan tentang RKUHP, RUU Sidiknas, dan RUU Masyarakat Hukum Adat.
Menuntut pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk dapat mengeluarkan regulasi tentang tambang rakyat yang menjadi mata pencaharian masyarakat Kalimantan Tengah. Mendesak pemerintah daerah untuk menyelesaikan kesenjangan pendidikan baik
sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan bantuan pendidikan yang tepat sasaran mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga Perguruan tinggi. Menuntut pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk menyelesaikan permasalahan terkait Food Estate.
Menuntut pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal kesehatan khususnya stunting, di Kalimantan Tengah dan mendesak pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk memberikan ruang Demokrasi, kebebasan berekspresi serta memberantas oknum atau kelompok yang bersifat diskriminatif dan rasis. Serta melepas narasi-narasi sara, Mendesak dan menuntut pemerintah untuk mengeluarkan Pergub turunan UU TPKS serta menyiapkan rumah konseling.
Setelah tak kunjung ditemui Gubernur, massa kemudian membubarkan diri pada pukul 18.00 WIB. Geram menjanjikan akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak. (yud)
