BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Presiden RI Joko Widodo menyerahkan secara simbolis dari Istana Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Aplikasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 kepada para Menteri, Kepala Lembaga dan Kepala Daerah, Kamis (1/12/2022).
Terkait dengan hal itu, Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran menerima DIPA dan Buku Daftar Aplikasi Transfer ke Daerah tahun 2023 tersebut secara virtual dari Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng.
Pada kesempatan tersebut, dalam arahannya Presiden Jokowi mengatakan APBN 2023 disusun untuk merespon tantangan global pada 2023 dan juga melanjutkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Tantangan yang akan direspon melalui instrumen fiskal Pemerintah pusat tersebut, sambung Jokowi, diantaranya untuk mengendalikan ancaman kenaikan inflasi. Meski demikian, Presiden juga mengingatkan agar para kepala daerah yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota meningkatkan upaya pengendalian inflasi secara langsung dengan memastikan stok dan produksi barang serta jasa.
“Karena itu, Pemerintah pusat memfokuskan enam kebijakan pada APBN 2023. Fokus pertama adalah penguatan kualitas Sumber Daya Manusia. Fokus kedua adalah akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial,” ujar Jokowi.
Selanjutnya, fokus ketiga adalah pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara.
“Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi, dan terakhir adalah pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi,” sambungnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, APBN 2023 meliputi belanja negara Rp3.016,2 triliun dan pendapatan negara Rp2.463,0 triliun, dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen Produk Domestik Bruto (PDB). (asp)
