BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Perselisihan antara Cornelis N Anton dan PT Berkala Maju Bersama (BMB) terus berlanjut. Managemen baru PT BMB bahkan diduga hendak mengkriminalisasi Cornelis Nalau Anton terkait kepemilikan senjata api, hingga menebar fitnah melalui media mainstream hingga media sosial bahwa letusan bunyi dari senjata api di saat Cornelis Nalau Anton latihan dipolitisir seolah-olah terjadi pengancaman.
Sedangkan Cornelis Nalau Anton adalah pemegang saham serta menempati salah satu rumah di wilayah kebun PT. BMB terkait hak jabatannya sebagai Komisaris Aktif serta Direktur Hukum dan Sosial di PT BMB. Padahal hingga saat ini, Cornelis Nalau Anton sendiri belum pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang mengaku merasa terancam dari suara bunyi senjata api yang dimaksud tersebut.
Baru-baru ini, Baron Ruhat Binti sebagai penasihat hukum PT BMB bersuara keras dimuat oleh media massa cetak maupun elektronik mendesak agar pihak kepolisian mengungkap kasus senjata api tersebut. Bahkan dalam pernyataannya tersebut mengancam akan melaporkan Polres Gunung Mas, Polda Kalimantan Tengah kepada Kapolri hingga Presiden RI apabila tidak segera melakukan pengusutan tuntas terkait kepemilikan senjata api oleh Cornelis Nalau Anton tersebut.
Menanggapi pernyataan Baron Ruhat Binti, Jelani Christo, SH.,MH yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum Majelis Adat Dayak Nasional (LBH MADN) selaku Ketua Tim Hukum Cornelis N. Anton dan Wagetama I. Disai mengingatkan agar Baron Ruhat Binti tidak mengintervensi pihak kepolisian. Dan dirinya juga mengingatkan, agar Baron Ruhat Binti jangan beranggapan bahwa kebenaran di mata hukum itu hanya miliknya saja.
Oleh karenanya ia berharap, jika nantinya Baron Ruhat Binti merasa tidak puas dapat melakukan upaya hukum dengan tidak membuat opini-opini yang menyesatkan apalagi mengintervensi hukum. Biarkan hukum bekerja sesuai konstruksi hukum yang ada. Karena saya sebagai Kuasa Hukum dari Cornelis Nalau Anton yakin dan percaya pihak kepolisian bekerja secara professional, bukan atas desakan, apalagi ancaman-ancaman yang dialamatkan oleh Baron Ruhat Binti ini.
“Terkait laporan perihal mendengar suara letusan senjata api, bahwa pihak kepolisian telah bekerja secara responsif dan profesional dengan langsung mendatangi tempat kejadian dimaksud, juga telah meminta keterangan kepada yang bersangkutan selayaknya seorang terlapor. Dan perlu kami luruskan bahwa senjata api tersebut bukan di sita tetapi atas saran kami dari kuasa hukum agar dititipkan sementara berhubung ijinnya pun akan berakhir bulan Januari dan agar tidak menjadi issu menyesatkan yang selama ini dihembuskan oleh Kuasa Hukum PT BMB,” jelasnya, Senin (12/12/2022).
Lebih lanjut dia menjelaskan, berdasarkan azas legalitas yang merupakan salah satu azas umum hukum pidana sesuai dengan pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api, pasal 188 huruf b dilakukan sebagai berikut:
“Pasal 188 tentang Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf (b), dilakukan sebagai berikut: huruf (a) nomor 6 mencabut izin kepemilikan dan melakukan penggudangan Senjata Api apabila: a) izin kepemilikannya sudah mati atau tidak diperbarui atau tidak didaftarkan ulang setiap tahunnya di Kepolisian Daerah setempat; dan b) terbukti melakukan penyalahgunaan izin,” jelasnya.
Seperti diketahui, sengkarut PT. Berkala Maju Bersama (PT.BMB), anak perusahaan CBIP Group asal Malaysia ini kian rumit. Kemudian diperparah dengan terbitnya akta perubahan dari Akta Notaris: 13 tertanggal 16 Mei 2018 menjadi Akta Notaris Nomor: 03 tertanggal 12 Agustus 2022. Namun, setelah ditelusuri dari dokumen Berita Acara hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT BMB yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2022, bertempat di Kantor PT BMB Jalan Nila Putih Palangka Raya Kalimantan Tengah, patut diduga pelaksanaan RUPS-LB tersebut fiktif.
Dengan perubahan akta notaris tersebut, Cornelis N Anton seorang putra asli Dayak Ngaju asal Desa Tumbang Lapan, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu pemegang saham lokal PT. BMB dikagetkan. Karena sama sekali tidak mengetahui adanya RUPS-LB terkait perubahan Akta tersebut. Padahal sebagaimana Petikan Surat Presiden Komisaris Mak Chee Meng dan Presiden Direktur Tan Hock Yew yang dicatatkan oleh Notaris, disepakati agar nama Cornelis Nalau Anton dimasukan kembali dalam perubahan Akta Notaris tersebut, apabila ada perubahan akta berikutnya.
Akan tetapi dalam Akta Notaris Nomor: 03 tertanggal 12 Agustus 2022 tersebut nama Cornelis tidak dimuat kembali sebagaimana amanat dalam Petikan Surat Presiden Komisaris Mak Chee Meng dan Presiden Direktur Tan Hock Yew. Bahkan disisi lain kontrak-kontrak kerja dengan saudara Cornelis Nalau Anton diputus secara pihak oleh yang mengaku Manajemen baru PT BMB tersebut berdasarkan Akta Notaris Nomor: 03 yang patut diduga dipalsukan.
Pasalnya, dalam RUPS-LB tersebut dinyatakan dihadiri Direksi, Komisaris dan para pemegang saham. Namun telah terkonfirmasi kepada dua orang yang masuk dalam jajaran Direksi dan Komisaris, atas nama Cornelis N Anton dan Wagetama I Disai menegaskan bahwa keduanya tidak tahu menahu dengan adanya RUPS-LB tersebut, bahkan tidak pernah diberitahu apalagi diundang dalam rapat tersebut. Padahal dalam notulensi disebutkan juga keduanya turut diundang dalam RUPS-LB. (yud)
