BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Provinsi Kalteng, H. Wiyatno melakukan reses perorangan di Dapil Kalteng V, yaitu Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis). Wiyatno menyerap sejumlah aspirasi atau usulan dari masyarakat di 10 (sepuluh) desa.
Adapun desa yang dikunjungi, yakni tujuh desa berada di Kabupaten Kapuas, diantaranya Desa Bina Jaya, Desa Petak Batuah dan Desa Bentuk Jaya di Kecamatan Dadahup, Desa Terantang dan Desa Kalumpang di Kecamatan Mantangai, Desa Pantai di Kecamatan Kapuas Barat.
Sedangkan tiga desa di Kabupaten Pulang Pisau, diantaranya Desa Gandang Barat, Desa Sidodadi dan Desa Wono Agung di Kecamatan Maliku.
“Aspirasi normatif yang telah disampaikan oleh warga di 10 desa tersebut, tidak lepas dari aspirasi atau usulan Perbaikan ataupun Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Desa, Perbaikan dan Peningkatan Sarana Peribadatan Desa,” ucapnya, baru-baru ini.
Kemudian sebutnya, peningkatan dan penambahan sapras pendukung pendidikan serta penambahan tenaga guru, peningkatan sapras di layanan kesehatan beserta penambahan tenaga medis, permintaan bantuan pupuk dan bibit pertanian maupun perkebunan, permintaan alat tangkap ikan di sektor perikanan, permintaan sapras air bersih, serta ada pula aspirasi atau usulan di sektor lainnya.
Selain itu, tambah Wiyatno, ada pula usulan yang disampaikan oleh Kelompok Tani Desa Gandang Barat, Desa Sidodadi dan Desa Wono Agung, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, yang meminta bantuan bibit ternak hewan qurban berupa bantuan bibit kambing.
“Usulan permintaan bibit ternak hewan qurban kambing ini, dimaksudkan warga sebagai usaha alternatif selain dari bertani. Kelompok tani di sana ingin mengembangkan budidaya ternak kambing, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, melalui usaha kelompok tani,” tambahnya.
Legislator provinsi dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng ini menambahkan, pihaknya akan meneruskan aspirasi atau usulan ini kepada internal DPRD Kalteng, serta memperjuangkannya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Dengan harapan, supaya dapat terakomodir di program prioritas pembangunan. (asp)
