BALANGANEWS, TAMIANG LAYANG – Pemerintahan Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah memberikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjadikan lingkungan kantor bebas korupsi.
“Saya mewakili pemerintah daerah mengapresiasi langkah BPS Bartim dalam pencanangan zona integritas dan semoga apa yang dilakukan ini didukung oleh semua pihak,” kata Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten I Setda Barito Timur Jhon Wahyudi pada Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan BPS Bartim, Senin (15/6/2020).
Lebih lanjut, Jhon Wahyudi mengatakan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kesungguhan BPS Bartim dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta reformasi birokrasi yang akuntabel.
Ditambahkan dia, selama ini BPS juga telah memaparkan dalam beberapa tahun terakhir melakukan percepatan guna mewujudkan. Di antaranya adalah memberlakukan persyaratan wajib Laporan Hasil Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN) bagi pejabat pengelola anggaran, akuntabilitas kinerja, penerapan whistleblowing, e-procurement, dan penerapan kebijakan akan disiplin PNS.
Dikatakan dia, pihak pemerintah juga terkesan dengan salah satu nilai inti dari BPS yakni AMANAH. Nilai inti tersebut merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap insan BPS untuk dipertanggungjawabkan.
Unsur-unsur yang terkandung dalam nilai inti AMANAH adalah terpercaya, jujur, tulus, dan adil. Untuk mengimplementasikannya, sambung dia, tidak ada kontak langsung antara pencari data dan penyedia data.
“Saya percaya bahwa pencanangan pembangunan zona integritas yang dilakukan pada hari ini merupakan hal yang sudah sepatutnya dan selamat untuk BPS Bartim mencanangkan zona integritas menuju Satker berpredikat WBK,” tegasnya.
Sementara itu, ditambahkan Kepala BPS Kabupaten Barito Timur Agust Bernadus, kegiatan pencanangan ini adalah sebagai komitmen BPS menjadikan pelayanan prima tanpa korupsi, “dan semoga mendapat dukungan dari semua pihak sehingga program ini bukan hanya slogan tetapi nyata,” ucapnya singkat. (yus)
