BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan hingga pelosok daerah.
Hal ini disampaikan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Desa Wilayah Tengah dan Barat Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (6/11/2025).
Dalam sambutan Gubernur H. Agustiar Sabran yang dibacakan oleh Plt. Sekda, disebutkan bahwa salah satu program prioritas dari visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah mengangkat harkat dan martabat masyarakat, khususnya masyarakat Dayak dan umumnya masyarakat Kalteng.
“Kami ingin mendorong pembangunan wilayah Kalimantan Tengah yang semakin merata dan berkeadilan, hingga ke pedalaman,” ujar Leonard.
Melalui Plt. Sekda, Gubernur juga menegaskan komitmen agar tidak ada lagi warga Kalimantan Tengah yang tertinggal dari akses pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Tidak ada anak-anak Kalimantan Tengah yang tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, tidak bisa berobat saat sakit dan tidak bisa makan. Mereka semuanya, termasuk yang tidak mampu, juga berhak untuk bisa menikmati akses pembangunan dan layanan berkualitas seperti pendidikan, kesehatan, stimulus ekonomi, bantuan pangan dan sosial,” ucapnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov Kalteng menyiapkan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026 bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
“Nanti akan kita padukan dalam Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera, yang akan kita mulai laksanakan pada tahun 2026,” tambah Leonard.
Tahun 2025 ini, Pemprov Kalteng telah lebih dulu mengawali berbagai program strategis seperti Sekolah Gratis, Satu Rumah Satu Sarjana, Cek Kesehatan Gratis, Pasar Murah, serta Bantuan bagi Petani dan Nelayan.
Untuk mendukung implementasi program Kartu Huma Betang Sejahtera agar tepat sasaran, Leonard menekankan pentingnya pemutakhiran data desa yang akurat, lengkap, dan terintegrasi.
Data tersebut, lanjut Leo, akan menjadi dasar perencanaan pembangunan desa di seluruh Kalteng serta mencegah tumpang tindih data antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sekaligus memperkuat Satu Data Indonesia.
“Kegiatan yang kita laksanakan hari ini bertujuan tidak hanya untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan pendataan data desa saja, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan peluang perbaikan di lapangan,” tutur Leonard. (asp)
