BALANGANEWS, KATINGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Katingan, Firdaus, saat menerima audiensi pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Katingan bersama jajaran Dinas Pendidikan, di Ruang Kerja Wakil Bupati, Senin (8/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Firdaus menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Ia menilai sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, dan organisasi profesi seperti PGRI merupakan kunci untuk memastikan seluruh anak di Katingan memperoleh hak pendidikan secara merata.
“Pendidikan menjadi prioritas kami, bahkan 20 persen dari APBD telah dialokasikan untuk sektor ini. Harapannya, Katingan bisa menjadi kota pendidikan seperti Yogyakarta. Kita memiliki potensi besar, termasuk kawasan gambut di Tampelas yang nilainya diperkirakan mencapai enam triliun rupiah,” ungkao Firdaus.
“Peningkatan PAD dari potensi tersebut masih dalam tahap perencanaan dan terus kita genjot. Ke depan, hal ini diharapkan dapat mendukung program bantuan perlengkapan sekolah gratis seperti sepatu, baju, dan tas bagi anak-anak sekolah,” imbuhnya.
Wabup juga menyoroti tantangan besar dalam pemerataan pendidikan di wilayah pedalaman, terutama karena masih terdapat sekitar 40 persen daerah blankspot tanpa akses internet, yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.
Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk memperluas jaringan dan memperkuat literasi digital bagi tenaga pendidik.
Dari pihak organisasi profesi, Wakil Ketua PGRI Kabupaten Katingan, Murjani, menyampaikan beberapa usulan kepada pemerintah daerah, antara lain kebutuhan sekretariat PGRI, pemanfaatan aplikasi untuk memantau keaktifan guru, serta perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik di wilayah hulu.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Arianson, menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan menjadi bagian dari visi besar Bupati dan Wakil Bupati Katingan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.
Saat ini, terdapat sekitar 3.300 guru yang aktif di seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Katingan.
Ia juga mengungkapkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait masih adanya anak-anak yang tidak bersekolah, putus sekolah, atau belum melanjutkan ke jenjang berikutnya, sebagian disebabkan oleh data kependudukan dan pendidikan yang belum terbarui.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan akan melakukan pemutakhiran data secara berkala dengan melibatkan sekolah, pemerintah desa, dan orang tua murid.
“Langkah ini penting agar program bantuan pendidikan dan kebijakan daerah benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pendidikan di Katingan tetap gratis dan tidak ada pungutan.
“Pendidikan di Katingan gratis, tidak ada pungutan. Kami terus memperkuat literasi, dan pada 2026 ditargetkan siswa SD kelas 1, 2, dan 3 sudah mampu membaca. Kami juga terus mendorong penguatan kompetensi guru, khususnya dalam bidang digitalisasi, mengingat sebagian besar guru berusia di atas 40 tahun,” jelas Arianson.
Melalui audiensi ini, Pemkab Katingan berharap terjalin kerja sama yang semakin solid antara pemerintah daerah, PGRI, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Sinergi tersebut diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Katingan. (asp)
