Pemprov Kalteng Fokus Efisiensi dan Pendapatan Baru di Perubahan APBD 2025

Whatsapp Image 2025 08 25 At 5.49.04 Pm
Wagub Kalteng H. Edy Pratowo saat menyampaikan Jawaban Gubernur Kalteng atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 2025

BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmen menjaga keseimbangan fiskal melalui efisiensi belanja dan pencarian sumber pendapatan baru dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Hal itu disampaikan Wagub Kalteng H. Edy Pratowo, saat menyampaikan Jawaban Gubernur Kalteng atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 2025, dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III, Senin (25/8/2025).

Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Wagub menekankan pentingnya inovasi untuk mengantisipasi penurunan PAD.

“Upaya yang ditempuh meliputi peningkatan kualitas layanan perpajakan daerah, perluasan basis wajib pajak, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta percepatan digitalisasi sistem pengelolaan PAD,” jelasnya.

Sementara menjawab Fraksi Partai Golkar terkait pertumbuhan ekonomi, Wagub menyebutkan penguatan UKM, pasar murah, hingga pengembangan sektor pariwisata menjadi strategi utama.

Terkait stabilitas harga kebutuhan pokok yang disorot Fraksi Gerindra, Pemprov mendukung program subsidi distribusi dan pangan murah.

“Digitalisasi informasi harga diharapkan mampu mengurangi spekulasi,” ujar Wagub.

Dalam hal penanganan stunting, Wagub menegaskan program itu menjadi prioritas pembangunan yang melibatkan lintas sektor pemerintah maupun nonpemerintah.

Adapun defisit anggaran, lanjutnya, tidak terlepas dari dominasi pendapatan transfer pusat.

“Saya mengajak seluruh anggota dewan yang terhormat sebagai mitra kerja Provinsi Kalimantan Tengah untuk bersama-sama fokus, bersinergi dalam hal optimalisasi peningkatan pajak dan mencari sumber pendapatan baru yang bisa membawa APBD kita menjadi APBD yang sehat dan mandiri dan tidak bergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat,” ucapnya.

Menjawab sorotan Fraksi Demokrat mengenai belanja modal, Wagub memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga melalui program prioritas Huma Betang, terutama infrastruktur jalan dan jembatan.

Sementara catatan Fraksi PAN soal keterisolasian wilayah, Pemprov menegaskan akan selektif menentukan fokus pembangunan sesuai kemampuan anggaran.

“Atas seluruh pertanyaan yang sifatnya membangun dan juga persetujuan atas rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” pungkas Wagub.

Ketua DPRD Arton S. Dohong menyambut baik jawaban tersebut. Ia menegaskan bahwa rapat terperinci akan di bahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalteng.

“Apabila masih terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terperinci atau atensi dapat dibahas dalam rapat Banggar DPRD dengan TAPD Pemprov Kalteng,” katanya. (asp)