BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mulai menyusun strategi baru untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) di tengah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Melalui rapat koordinasi penyusunan agenda kerja yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur setempat, Pemprov menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan fiskal daerah.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, mengatakan bahwa menurunnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi sinyal bagi seluruh perangkat daerah agar lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan.
“Terkait dengan peningkatan PAD dan dengan kondisi saat ini pengurangan dari DAU, DBHA, mengisyaratkan kita semua untuk bekerja bukan hanya menerima alokasi anggaran DIPA tapi bagaimana kita punya terobosan, inovasi atau kreasi berkontribusi terhadap retribusi atau pajak,” kata Leo, Senin (13/10/2025).
Ia menegaskan, optimalisasi pendapatan tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
“Untuk mengoptimalisasikan pendapatan daerah tidak semata-mata pada salah satu badan atau dinas saja. Masing-masing kita ada belanja dan pendapatan disepakati. Tolong segala aset yang dimiliki bisa berkontribusi pada peningkatan PAD, misalnya aula, dan lain-lain,” tandasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kalteng akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama para bupati, wali kota, dan pelaku usaha dari sektor pertambangan, perkebunan, serta perhutanan.
Rakor akan dilaksanakan per zona, yaitu Barat, Tengah, dan Timur dalam waktu dekat.
“Bupati dan Wali Kota melekat dan wajib hadir dan ikut memikirkan optimalisasi pendapatan asli daerah,” tegas Leonard.
Langkah ini diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang lebih efektif dan inovatif untuk meningkatkan PAD, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kalteng di masa mendatang. (asp)
