BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus berupaya memperkuat fondasi ekonomi daerah meski dihadapkan pada keterbatasan kapasitas fiskal akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Pemerintah Pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng tahun 2025 mencapai 5,60 persen, naik menjadi 6,03 persen pada 2026, dan terus meningkat hingga 7,3 persen di tahun 2029.
Target ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan sebesar 8 persen pada 2029.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Bapperida, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, tantangan pembangunan ekonomi daerah ke depan semakin berat, terutama karena kemampuan keuangan daerah yang menurun.
“Persoalannya kapasitas fiskal tiap-tiap daerah dan kegiatan ekonomi yang menjadi basis pajak daerah tidaklah sama,” ujarnya.
Meski begitu, Leonard mengajak seluruh pihak untuk tetap bersikap realistis dan berfokus pada potensi yang dimiliki daerah.
“Kita mengoptimalkan modal yang kita miliki, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dana Desa serta APBN yang disalurkan melalui instansi vertikal, yang totalnya mencapai 33,9 Triliun apabila digabungkan,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh pengeluaran pemerintah harus diarahkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
“Modal government expenditure yang dapat dikendalikan dan diarahkan, walapun nominalnya semakin berkurang, namun harus dioptimalkan untuk menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi melalui disiplin, sinergi, kolaborasi dan inovasi,” tegas Leonard.
Rakor ini digelar sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri terkait sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi.
Langkah tersebut meliputi percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi (PMA dan PNBP), percepatan proyek infrastruktur daerah, pengendalian harga pokok, pencegahan ekspor-impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas daerah, peningkatan output industri manufaktur, serta kemudahan perizinan berusaha.
Melalui forum ini, Pemprov Kalteng bersama pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah.
Rakor tersebut dihadiri oleh Koordinator Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Kalteng, didampingi Kepala Bappeda dan Bagian Ekonomi.
Turut hadir pula unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, BPS, DJP, serta dunia usaha.
Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mendorong ekonomi Kalimantan Tengah agar tetap tumbuh positif, meski menghadapi tekanan fiskal dan dinamika ekonomi nasional. (asp)
