BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, kembali mengangkat isu ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Dalam forum CNN Indonesia Leadership Forum bertajuk “Pilar Nusantara, Penopang Asta Cita” yang digelar di Jakarta, Edy menegaskan perlunya sistem pembagian dana bagi hasil yang lebih proporsional bagi daerah penghasil.
Sebagai panelis, Edy tampil lugas menyuarakan kegelisahan daerah yang selama ini menjadi penopang ekonomi nasional, namun belum mendapatkan porsi keuangan yang adil.
“Kalteng itu kan kaya dengan potensi sumber daya alam. Kita di perkebunan kelapa sawit saja, itu luas lahannya 3 juta hektare. Sawit 3 juta hektare. Itu baru di perkebunan, belum lagi sektor perhutanan. Terus pertambangan. Kita punya batu bara, silika, sirkon, bauksit,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).
Ia menyoroti bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor SDA yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah secara nasional, tidak seimbang dengan dana yang dikembalikan ke daerah.
“Melalui PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu kan ratusan triliun, triliunan. Nah, ketika kembali ke daerah, ke Kalimantan Tengah, ke daerah penghasil, itu nilainya enggak sampai ratusan, enggak sampai triliunan, bahkan mungkin hanya sekian miliar,” ungkapnya.
Menurut Edy, ketimpangan ini berdampak langsung terhadap kecepatan pembangunan di Kalteng, terutama pada sektor infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang menjadi penghubung vital antarwilayah.
Ia menilai, tanpa dukungan fiskal yang memadai, daerah akan terus tertinggal dalam membuka akses ekonomi masyarakat pedalaman.
Edy menekankan bahwa keadilan fiskal bukan sekadar soal pembagian dana, tetapi juga tentang penguatan kemandirian daerah dan pemerataan pembangunan nasional.
“Pembangunan infrastruktur membuka konektivitas wilayah yang masih terisolasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di pedalaman,” ujarnya.
Ia menambahkan, bila pembagian hasil dilakukan secara adil, daerah seperti Kalimantan Tengah dapat mempercepat hilirisasi industri dan mengurangi ketergantungan terhadap komoditas mentah.
Dengan dukungan dana yang memadai, pemerintah daerah akan mampu membangun pabrik pengolahan, memperkuat fasilitas hilirisasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pembagian hasil yang lebih adil bukan hanya akan memperkuat kemandirian fiskal daerah, tetapi juga mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan,” tegasnya. (asp)
