BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali menyoroti rendahnya realisasi anggaran baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Hal itu mencuat dalam Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) per 31 Oktober 2025 yang digelar di Aula Eka Hapakat, Rabu (3/12/2025).
Mewakili Gubernur, Asisten Administrasi Umum Setda Kalteng, Sunarti, membuka kegiatan yang dihadiri bupati/wali kota se-Kalteng, para kepala perangkat daerah, dan pengelola anggaran dari provinsi serta kabupaten/kota.
Rakor ini menjadi forum untuk mengevaluasi progres serapan anggaran sekaligus mencari solusi percepatan di akhir tahun anggaran.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Akhmad Husain, saat membacakan laporan Plt. Sekda Kalteng menjelaskan bahwa Rakor TEPRA bertujuan memastikan APBN dan APBD berjalan tepat sasaran.
Ia menyebut target realisasi fisik dan keuangan telah ditetapkan secara bertahap, namun masih banyak yang belum terpenuhi.
“Dengan demikian, dibandingkan target sebesar 90 persen per 31 Oktober 2025, terjadi deviasi minus sebesar -28,72 persen (realisasi keuangan masih rendah),” ujarnya.
Husain menyebutkan, dari data menunjukkan realisasi keuangan APBD Provinsi Kalteng baru mencapai 61,28 persen atau Rp 5,1 triliun lebih, sementara realisasi fisik 67,64 persen dari total pagu anggaran perubahan.
Beberapa perangkat daerah tercatat unggul, seperti Dinas ESDM dengan realisasi keuangan 87,45 persen, Dinas Perhubungan 82,55 persen, dan Biro Perekonomian 82,19 persen.
Sebaliknya, tiga perangkat daerah dengan serapan terendah adalah Dinas TPHP, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perkimtan.
Situasi serupa terjadi pada kabupaten/kota dengan realisasi keuangan rata-rata 57,04 persen dan fisik 62,24 persen.
Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Gunung Mas berada di posisi tertinggi, sementara Barito Utara, Kapuas, dan Seruyan menjadi yang terendah.
Sementara itu, saat membacakan sambutan Gubernur, Sunarti menekankan bahwa percepatan anggaran sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah, terlebih Kalteng tengah mendorong pemerataan pembangunan hingga pelosok.
“Rakor ini bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan percepatan, guna memastikan anggaran berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar Perangkat Daerah tidak hanya mengejar target serapan, tetapi memastikan anggaran menghasilkan dampak nyata.
“Perlu saya ingatkan, jangan hanya mengejar target, kemudian asal belanja. Serapan anggaran bukan hanya bagus, tetapi programnya harus bisa memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegas Sunarti.
Lebih lanjut, Sunarti juga menekankan pentingnya keselarasan program dengan ASTA CITA Presiden serta visi Kalteng Berkah–Kalteng Maju, khususnya program prioritas Huma Betang Sejahtera.
Selain itu, pengadaan barang dan jasa diminta lebih tepat waktu dan mengutamakan produk dalam negeri untuk mendorong IKM dan UMKM.
Dengan sisa waktu kurang dari 20 hari menuju akhir tahun anggaran, pemerintah menuntut komitmen kuat dari semua pihak agar realisasi anggaran mampu digenjot, baik dari sisi ketepatan waktu maupun kualitas belanja. (asp)
