Dinas ESDM Kalteng Tegaskan Pembenahan Tata Kelola Tambang Secara Menyeluruh

BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan tata kelola sektor pertambangan secara komprehensif.

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait aktivitas pertambangan yang bersinggungan dengan aspek lingkungan dan kehutanan.

Dalam rapat kerja gabungan lintas sektor bersama Komisi I dan Komisi II DPRD Kalteng, Dinas ESDM memaparkan strategi penguatan pengawasan yang lebih terintegrasi.

Fokus utama diarahkan pada sinkronisasi antara kepatuhan administratif perizinan dengan implementasi teknis di lapangan.

Plt. Kepala Dinas ESDM Kalteng, Sutoyo, dalam arahannya menyatakan bahwa perbaikan tata kelola industri ekstraktif ini tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja.

Menurutnya, diperlukan harmonisasi langkah antara pengawasan sektor energi dengan sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

“Penguatan kepatuhan perizinan, pengelolaan lingkungan sesuai standar, serta pelaksanaan reklamasi pasca-tambang harus berjalan paralel. Ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah,” tegas Sutoyo, Senin (27/4/2026).

Sutoyo menambahkan, Dinas ESDM akan memperketat pemantauan terhadap kewajiban reklamasi perusahaan pasca-tambang guna memastikan keberlanjutan ekosistem di wilayah operasional.

Pengawasan terintegrasi ini dinilai sangat krusial agar aktivitas pertambangan di Bumi Tambun Bungai tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memiliki tanggung jawab ekologis yang nyata.

Melalui rapat gabungan ini, Dinas ESDM bersama perangkat daerah terkait seperti DPMPTSP, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup, berupaya menyamakan persepsi dalam menindaklanjuti audit BPK RI.

Langkah koordinatif ini diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran aturan dan memastikan sektor pertambangan memberikan kontribusi ekonomi yang optimal tanpa mengabaikan kelestarian alam di Kalimantan Tengah. (asp)