BALANGANEWS, KUALA KURUN – Anggota DPRD dari Partai Demokrat, Untung Jaya Bangas, mengaku mendukung sikap Bupti Gunung Mas (Gumas) Jaya S Monong yang menegaskan dirinya ogah “Asal Bapak Senang”, dengan laporan dari anak buahnya seperti Kepala Perangkat Daerah yang tidak akurat alias laporan hanya untuk menyenangkan dirinya.
“Keputusan Bupati untuk tidak mau ABS (asal bapak senang) sangat baik. Kami DPRD mengapresiasi, namun hendaknya Bupati turun langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana capaian program dari anak buahnya,” tegas Untung, sabtu (16/7/2022) melalui panggilan telepon.
Wakil Rakyat dari dapil tiga ini mengingatkan apabila program pembangunan dari perangkat daerah tidak optimal, dengan turun ke lapangan Jaya S Monong dapat memacu anak buahnya untuk memaksimalkan pelaksanaan program.
“Untuk bias mengoptimalkan pelaksanaan visi misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati, adalah perangkat daerah. Maka komunikasi antara Bupati dan anak buahnya harus berjalan dengan baik supaya program yang dilaksanakan dapat berhasil dengan maksimal demi kemaslahatan masyarakat dan wilayah ini,” ujar Untung.
“Saya tidak akan mau menerima laporan dari epala Perangkat Daerah yang hanya untuk menyenangkan hati saya sesaat,” kata Jaya kepada Balanganews.com Jumat (8/7/2022).
Laporan pelaksanaan program di setiap Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah harus factual, terbukti kebenarannya di lapangan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Jaya menggarisbawahi, dirinya bersama Wakil Bupati Efrensia LP Umbing berkomitmen turun langsung ke lapangan, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan perangkat daerah.
“Dengan melihat langsung ke lapangan, kami akan tahu program perangkat daerah yang sudah berjalan dengan baik dan yang belum. Kami ingin memastikan program Perangkat Daerah yang untuk rakyat itu benar-benar terlaksana dengan baik dan benar,” terang Jaya.
Jaya juga mengingatkan anak buahnya agar berapa pun uang Negara yang dipergunakan, untuk pelaksanaan program pembangunan, harus dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat dan daerah.
“Masyarakat silakan melapor apabila ada program perangkat daerah yang pelaksanaannya tidak benar, yang berpotensi merugikan masyarakat dan daerah,” imbuh Jaya menutup pembicaraannya. (grd)
