BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Upaya menurunkan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali dipertegas melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng Tahun 2025 yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo.
Kegiatan berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Kamis (21/11/2025), dan menghadirkan narasumber nasional dari Setwapres RI, BPS, serta akademisi UGM.
Dalam sambutannya, Wagub Edy Pratowo menekankan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus selaras dengan komitmen pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang telah disepakati secara global.
“Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen nasional dan juga global dalam upaya menyejahterakan masyarakat secara berkesinambungan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tujuan pertama dari 17 target SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan di mana pun. Menurutnya, kemiskinan tidak sekadar persoalan finansial, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup secara umum.
Lebih lanjut, Wagub Edy memaparkan data terbaru BPS yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan di Kalteng pada periode Maret 2025.
“Berdasarkan data BPS, Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah periode Maret 2025 berada di angka 5,19% atau sebanyak 147.800 jiwa, menurun dibandingkan periode September 2024 yang sebesar 5,26% atau sebanyak 149.240 jiwa,” terang Wagub.
Meski demikian, Garis Kemiskinan justru meningkat 4,83% menjadi Rp 654.066 per kapita per bulan.
“Walaupun Garis Kemiskinan kita memang berada di atas nasional, tetapi Tingkat Kemiskinan kita masih di bawah nasional,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 dan inflasi yang terjadi pada Februari 2025. Bahkan, data terbaru menunjukkan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan lebih tinggi daripada pedesaan.
“Ini mengindikasikan kita perlu lebih optimal lagi dalam meningkatkan lapangan kerja di pedesaan untuk menyerap tenaga kerjanya, agar mencegah potensi migrasi masyarakat miskin dari desa ke kota,” jelas Wagub.
Dalam kesempatan itu, Wagub Edy juga meminta seluruh perangkat daerah memperbarui data makro dan sektoral sebagai langkah dasar menentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.
Ia juga menekankan percepatan penyusunan Rancangan RPKD Provinsi Kalteng Tahun 2025–2029. “Kami harapkan masukan agar dokumen itu nantinya dapat menjadi panduan kita dalam proses perencanaan lainnya,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah daerah diminta segera berkoordinasi untuk memperoleh Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Bappenas melalui peran Walidata Daerah (Diskominfosantik) dan Bapperida.
Wagub juga menyoroti kebijakan baru pemerintah pusat yang harus segera diintegrasikan di daerah, seperti Program Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis, dan Program Koperasi Merah Putih.
Sebagai bentuk apresiasi, Rakor ini turut memberikan penghargaan kepada tiga kabupaten yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan terbanyak, yakni Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Seruyan.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wagub Kalteng bersama Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres RI, Adyawarman.
Rakor ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret sebagai dasar penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif dan terukur, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan menuju Kalteng yang lebih sejahtera. (asp)
