SAMPIT – Beban anggaran yang harus dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada 2020 nanti, terpaksa membuat pemkab setempat melakukan pemangkasan besar-besaran. Pasalnya, perhitungan sementara defisit diperkirakan bakal mencapai Rp150-an miliar.
Jumlah defisit itu mencapai hampir 10 persen dari total RAPBD 2020. Padahal biasanya, defisif hanya berkisar 4,5 persen.
Kondisi itu pun mendapat perhatian serius, Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rinie. “Jangan sampai ada stigma bahwa ketika tidak ada anggaran, maka yang disalahkan DPRD atau Pemkab. Kita berkomitmen untuk menjadikan APBD tahun anggaran 2020 ini sebagai tanggung jawab bersama, termasuk bersama bupati,” kata Rinie di Sampit kemarin.
Saat ini DPRD bersama pemerintah kabupaten bersiap membahas APBD 2020. DPRD menargetkan pembahasan tersebut sudah rampung sebelum 30 November 2019.
Menurut Rinie, rasionalisasi adalah solusi yang akan ditempuh menyikapi terbatasnya anggaran dalam APBD 2020. Pembahasan akan dilakukan bersama-sama secara teliti agar menghasilkan APBD 2020 yang ideal.
Untuk mewujudkan itu, perlu dilakukan sinkronisasi dan rasionalisasi program dan kegiatan pada seluruh satuan organisasi perangkat daerah. Sinkronisasi dan rasionalisasi diharapkan terlebih dahulu dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan menerapkan siapa prioritas.
Dia berharap komunikasi internal tim anggaran, satuan organisasi perangkat daerah dan berjalan dengan baik. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan bersama Badan Anggaran DPRD untuk penajaman.
“Banyak mata anggaran yang akan kita sesuaikan. Ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi atau bahkan dinolkan, mengingat situasi keuangan daerah kita saat ini sedang defisit. Situasinya seperti ini dan harus kita hadapi bersama,” kata Rinie.
