BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, menyoroti masih buruknya kondisi sejumlah ruas jalan di wilayah setempat yang kerap memicu kecelakaan dan korban jiwa.
Ia meminta pemerintah daerah tidak lagi mengandalkan pola tambal-sulam dalam penanganan kerusakan jalan.
Hal itu disampaikan Ansyari usai mengikuti Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kalteng, Selasa (10/6/2025).
Ia menyebut, perbaikan jalan selama ini dinilai belum menyentuh akar persoalan.
“Kesannya memang ada keterlambatan. Tapi kita lihat respon Pak Gubernur itu cukup cepat. Beliau langsung turun ke lapangan setelah dari Kotawaringin Barat dan menyambangi langsung rumah korban. Itu bentuk empati yang layak diapresiasi,” kata Ansyari.
Meski demikian, menurutnya, empati saja tidak cukup. Ansyari menilai pola pembangunan jalan di Kalimantan Tengah selama ini masih terjebak pada pemeliharaan jangka pendek, tanpa perbaikan konstruksi yang berkelanjutan.
“Jangan setiap tahun jalan itu lagi, itu lagi. Sudah tahu rusak, dilapis lagi, tapi konstruksinya tidak berubah. Ini pemborosan anggaran dan tidak menyelesaikan akar masalah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ansyari menilai faktor utama cepatnya kerusakan jalan di Kalimantan Tengah disebabkan oleh dua hal, yakni pelanggaran tonase kendaraan dan lemahnya pengawasan di lapangan.
Ia menyebut banyak kendaraan dengan beban hingga 15 hingga 20 ton tetap melintasi jalur yang seharusnya hanya menopang beban maksimal 8 ton.
“Kita perlu duduk bersama. DPR, dinas teknis, dan aparat penegak hukum harus menyatukan langkah. Kalau tidak, kita hanya buang anggaran untuk jalan yang umur teknisnya tidak pernah mencapai target,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, permasalahan jalan rusak tidak hanya terjadi di Kabupaten Katingan, tetapi hampir di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, termasuk Gunung Mas, Barito, hingga ruas-ruas utama penghubung daerah strategis.
“Jadi ini sudah masuk kategori masalah sistemik, bukan lokal,” katanya.
Terkait tindak lanjut, Ansyari menyampaikan bahwa Gubernur Agustiar Sabran telah memberikan instruksi kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk segera bergerak cepat menangani kerusakan jalan.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa langkah cepat harus dibarengi dengan perencanaan matang berbasis data kerusakan dan pola cuaca ekstrem yang terjadi tiap tahun.
“Kita tidak bisa lagi menyalahkan cuaca. Curah hujan tinggi memang ada, tapi kan ini bukan hal baru. Kalau tahu hujan ekstrem akan terjadi di akhir tahun, ya seharusnya desain teknis dan antisipasi kerusakan sudah dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan,” ujarnya.
Selain itu, Ansyari juga mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap proyek-proyek jalan yang dibangun dalam lima tahun terakhir.
Menurutnya, audit tersebut penting untuk memetakan penyebab kerusakan, baik karena faktor cuaca, kegagalan konstruksi, maupun pelanggaran tonase.
“Jangan disamakan perlakuannya,” ucapnya.
Ia pun mengapresiasi komitmen Gubernur Agustiar Sabran yang mulai mendorong pembangunan jalan berkelanjutan agar tidak sekadar menjadi proyek tambal-sulam.
“Komitmen Pak Agustiar sangat bagus. Kita di DPRD juga mendorong agar pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah itu sekali bangun, bisa tahan lama. Ini soal efisiensi fiskal dan keselamatan pengguna jalan,” jelasnya.
Sebagai contoh, ia menyebut ruas Palangka Raya–Gunung Mas yang hampir setiap tahun menyedot anggaran pemeliharaan. Ansyari berharap pola tersebut tidak lagi terus terjadi di masa mendatang.
“Kalau tiap tahun harus dialokasikan anggaran pemeliharaan di lokasi yang sama, berarti ada yang salah dalam pendekatan kita. Entah dari perencanaan, pengawasan, atau penegakan regulasi,” pungkasnya. (asp)
