BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bryan Iskandar, meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap peredaran beras oplosan di wilayah provinsi ini.
Menurutnya, isu mengenai beras oplosan kerap muncul saat terjadi kelangkaan stok di pasar, sehingga dibutuhkan langkah antisipatif agar peristiwa serupa tidak kembali merugikan masyarakat.
“Fenomena beras oplosan ini bukan hal baru. Biasanya terjadi saat stok kosong. Kami dari DPRD bersama Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Bulog, dan BPS terus berkoordinasi agar pasokan di Kalteng tetap terjaga,” ujar Bryan, Kamis (17/7/2025).
Ia menegaskan, selain menjaga pasokan, pengawasan ketat terhadap jalur distribusi beras ke pasar-pasar tradisional dan modern juga perlu ditingkatkan, guna memastikan beras yang beredar di masyarakat sesuai standar mutu dan aman untuk dikonsumsi.
Bryan pun mendorong adanya koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, termasuk melibatkan kepolisian daerah (Polda Kalteng) dan Kejaksaan Tinggi, guna menindak tegas praktik-praktik oplosan yang merugikan petani lokal dan mengancam ketahanan pangan di Kalteng.
“Saya yakin kolaborasi lintas sektor yang dibangun Pak Gubernur bisa membuahkan hasil, khususnya dalam penanganan beras oplosan di Kalteng,” tambahnya.
Politisi Partai Nasdem ini juga berharap, semua pihak dapat meningkatkan pengawasan di lapangan agar kualitas pangan, khususnya beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
“Hal ini dilakukan agar beras yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap terjamin dan harga di pasaran tidak dipermainkan pihak-pihak tertentu,” pungkasnya. (asp)
