BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi atas penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng dengan agenda pembacaan pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026, Selasa (14/10/2025).
Juru Bicara Fraksi PAN, Armada, menyampaikan bahwa penyusunan APBD merupakan instrumen penting kebijakan publik yang harus dijalankan secara transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Fraksi PAN memandang bahwa penyusunan APBD merupakan instrumen utama kebijakan publik yang harus mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujar Armada.
Fraksi PAN, lanjutnya, menilai penyusunan APBD 2026 telah memperhatikan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah, antara lain kemampuan keuangan sebagai dasar penentuan prioritas belanja, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Kemudian, rasionalisasi terhadap belanja yang belum prioritas, serta pemenuhan program wajib dan prioritas yang selaras dengan kebijakan pusat dan RPJMD Kalteng.
Dalam proyeksi struktur APBD 2026, Pendapatan Daerah diperkirakan mencapai Rp7,105 triliun lebih, sementara Belanja Daerah sebesar Rp7,3 triliun lebih. Defisit sebesar Rp266 miliar akan ditutupi melalui SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).
Fraksi PAN menilai struktur tersebut menunjukkan arah kebijakan fiskal yang realistis dan hati-hati. Meski terdapat defisit, kondisi keuangan daerah masih dinilai aman. Fraksi juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengendalian belanja operasional, serta fokus pada program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Fraksi PAN mendukung arah kebijakan pembangunan 2026 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerataan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, ketahanan pangan dan lingkungan, serta reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik.
“Fraksi PAN menegaskan pentingnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan penyusunan dan pelaksanaan APBD. Kami berharap keterbukaan informasi publik diperluas agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan APBD demi kemajuan Kalimantan Tengah,” tutup Armada. (asp)
