BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan terhadap upaya Pemerintah Provinsi dalam melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari langkah meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas birokrasi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng, Sirajul Rahman, menilai penyesuaian struktur OPD dapat dilakukan apabila mampu memperkuat koordinasi antarinstansi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, penyederhanaan organisasi perlu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan tugas tanpa mengurangi fungsi pelayanan publik.
Ia mengatakan, penggabungan beberapa OPD yang memiliki bidang kerja saling berkaitan dapat menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien. Namun, kebijakan tersebut harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan kendala dalam pelaksanaan program pemerintah.
Sirajul juga mengingatkan bahwa penataan kelembagaan akan berdampak pada penyesuaian struktur organisasi serta sumber daya aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, prosesnya harus dilakukan secara terencana dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan kepentingan pelayanan masyarakat.
“Apabila memang dinilai efektif dan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan, tentu langkah tersebut patut dipertimbangkan. Yang terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” ujarnya, Jumat (19/6/2026).
Ia menegaskan DPRD tidak secara khusus mengusulkan OPD mana yang perlu digabungkan, karena kewenangan tersebut berada pada pemerintah daerah. Meski demikian, DPRD siap memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas birokrasi serta memperkuat pelayanan publik di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, langkah penataan organisasi hendaknya tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga mampu menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (asp)