BALANGANEWS, KUALA KAPUAS — Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Didi Hartoyo, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas agar lebih serius dalam merancang program pencegahan banjir jangka panjang, khususnya di wilayah hulu Kapuas yang selama ini kerap terdampak banjir tahunan.
Didi, yang merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III meliputi Kecamatan Timpah, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Mandau Talawang, dan Pasak Talawang, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan bantuan logistik pasca bencana.
Menurutnya, perlu ada kebijakan yang strategis dan berkelanjutan untuk menanggulangi akar persoalan yang menjadi penyebab banjir.
“Selama ini kami mewakili masyarakat Dapil III mengapresiasi bantuan pasca banjir berupa sembako. Tapi kami juga berharap pemerintah daerah tidak terhenti hanya sampai di situ. Bantuan semacam itu, hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah utama,” ujarnya, Senin (17/5/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini menilai bahwa Pemkab Kapuas belum menunjukkan langkah konkret dalam upaya penanggulangan banjir secara menyeluruh.
Ia menyebut pentingnya pendekatan berbasis ekologi dan pelibatan multi-stakeholder dalam menyusun program pencegahan bencana, bukan sekadar tindakan reaktif ketika bencana sudah terjadi.
Didi juga menyoroti kondisi lingkungan di kawasan hulu yang semakin kritis akibat degradasi hutan dan aktivitas manusia yang tidak terkendali.
Menurutnya, salah satu solusi yang perlu segera dijalankan adalah program penghijauan dan reboisasi, terutama di daerah tangkapan air dan bantaran sungai yang mulai rusak.
“Pemanfaatan program CSR dari perusahaan yang beroperasi di wilayah hulu sangat penting untuk mendukung upaya ini. Pemerintah harus bisa mendorong kontribusi nyata mereka dalam menjaga lingkungan,” tegas Didi.
Ia mengingatkan bahwa berbagai perusahaan besar yang bergerak di sektor perkebunan maupun pertambangan memiliki kewajiban sosial terhadap lingkungan sekitar.
Untuk itu, ia mendorong Pemkab Kapuas agar lebih aktif menjalin koordinasi dan menggandeng sektor swasta dalam program pelestarian lingkungan, terutama di kawasan hulu sungai Kapuas.
Lebih lanjut, Didi berharap ke depan Pemkab Kapuas dapat menyusun roadmap mitigasi banjir yang melibatkan ahli lingkungan, akademisi, dan tokoh masyarakat. Menurutnya, partisipasi aktif warga lokal juga harus diberdayakan agar program yang dijalankan bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
DPRD Kapuas, kata dia, siap memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat terdampak banjir, khususnya yang berada di wilayah hulu.
Ia menegaskan, bencana banjir bukan sekadar persoalan teknis, tapi juga menyangkut hak dasar warga untuk hidup aman dan layak.
“Kalau tidak ditangani dari sekarang, kita akan terus-menerus mengulang siklus bencana yang sama tiap tahun,” tutup Didi. (asp)
