BALANGANEWS, KUALA KAPUAS — Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah, menyatakan dukungan penuhnya terhadap program Transmigrasi Lokal yang digagas oleh Bupati Kapuas H. M. Wiyatno sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan banjir tahunan yang kerap terjadi di wilayah hulu.
Sebagai legislator dari Partai Golkar, Ardiansah menilai kebijakan tersebut sebagai solusi jangka panjang yang tidak hanya mengurangi risiko bencana, tetapi juga memberikan kehidupan yang lebih layak bagi warga terdampak.
“Khususnya di wilayah Hulu Kapuas,” kata Ardiansah dalam keterangannya, Senin (2/6/2025).
Dukungan itu juga dibuktikan dengan keterlibatan langsungnya dalam kegiatan konsultasi dan koordinasi bersama Bupati Kapuas dan jajaran ke Kantor Staf Presiden Republik Indonesia di Jakarta pekan lalu.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyinkronkan rencana Transmigrasi Lokal dengan kebijakan pusat dan mencari dukungan lintas sektor agar implementasinya berjalan optimal.
Menurut Ardiansah, banjir musiman yang terjadi setiap tahun tidak hanya merusak infrastruktur dan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mengancam kesehatan dan kesejahteraan warga.
“Program transmigrasi lokal ini sebagai langkah tepat dalam mengurangi risiko bencana serta memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat yang terdampak,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa transmigrasi lokal bukan semata relokasi, tetapi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup.
Karena itu, pemerintah daerah harus menjamin bahwa lokasi baru memiliki infrastruktur yang memadai, lahan pertanian yang produktif, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak.
Lebih lanjut, Ardiansah mendorong pendekatan persuasif dalam menyosialisasikan program ini agar masyarakat yakin dan bersedia berpindah.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan lintas sektor, mulai dari pemerintah desa, kabupaten, hingga provinsi, untuk memastikan program berjalan terpadu dan berkelanjutan.
Sebagai Ketua DPRD, ia memastikan dukungan dalam bentuk regulasi maupun penganggaran.
“DPRD Kapuas akan mendukung dari sisi legislasi dan penganggaran untuk memastikan program ini dapat terealisasi sesuai rencana,” tandasnya. (asp)
