Borneo Decafest 2024, Dorong Transformasi Ekonomi Digital di Kalteng

, PALANGKA RAYA – Dalam upaya mendorong transformasi digital di Kalimantan Tengah (Kalteng), Bank Indonesia () Kalteng menyelenggarakan Borneo Digital Economy Festival (Decafest) 2024.

Acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan implementasi digitalisasi dalam berbagai sektor, termasuk , elektronifikasi transaksi, dan hiburan.

Kepala Perwakilan , Yuliansah Andrias, menegaskan bahwa inovasi digital adalah kunci pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

“Bank Indonesia mendukung transformasi digital dengan menginisiasi Decafest yang mencakup edukasi, kompetisi, dan pameran,” ujar Andri.

Dia menjelaskan, Borneo Decafest merupakan program digital kreatif Bank Indonesia Kalteng dalam rangka meningkatkan awareness masyarakat Kalimantan Tengah terhadap Digitalisasi serta mendukung terciptanya ekosistem Digital.

Festival ini berfokus pada tiga hal: membangun ekosistem ekonomi digital, mendorong elektronifikasi transaksi, dan meningkatkan literasi digital melalui hiburan.

Kegiatan yang digelar antara lain RoadShow Edutalk, Palangka Coffee Festival, kompetisi Merchant QRIS, dan talkshow tentang . Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah juga menjadi perhatian dengan peluncuran sistem pembayaran digital dan registrasi peserta menggunakan QRIS.

“Dengan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat, Decafest diharapkan memperkuat pertumbuhan ekonomi digital di Kalimantan Tengah dan meningkatkan daya saing di tingkat ,” imbuhnya

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum, dan , Ahmad Husain, menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi digital yang terus berkembang.

Ia mengapresiasi Bank Indonesia atas inisiatif digital mereka dan berharap Decafest bisa menjadi inspirasi untuk menjadikan Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Digital.

“Dengan perkembangan teknologi, kita dituntut untuk beradaptasi dan mengikuti perubahan zaman,” ujarnya.

Husain juga menyoroti implementasi digital di sektor pemerintahan melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

“Ini menegaskan bahwa digitalisasi adalah kebutuhan mendesak yang harus diorkestrasi dengan baik,” pungkasnya. (asp)