BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalteng, Rizky Ramadhana Badjuri, menyoroti tantangan dalam membangun industri kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia.
Menurut Rizky, terdapat empat isu utama yang masih menjadi penghambat keberlanjutan sektor ini.
“Kelapa sawit dari Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan kebun swadaya masih terindikasi banyak masuk dalam kawasan hutan, produktivitas kebun swadaya terutama yang bukan eks plasma masih rendah, kerjasama kemitraan antara kebun swadaya dengan PBS belum optimal, dan kebun swadaya belum menerapkan teknik budidaya yang tepat dan efisien,” ungkapnya, Selasa (10/12/2024).
Rizky menekankan bahwa salah satu langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut adalah mendorong sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Memiliki sertifikasi ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil bisa jadi salah satu solusi,” ujarnya.
Sertifikasi ini, lanjut Rizky, menjadi dasar bagi PBS untuk memenuhi standar keberlanjutan dan membuka peluang ekspor melalui sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).
“Pemprov Kalteng memfasilitasi sertifikasi ISPO kepada PBS yang operasional sebagai prasyarat memperoleh sertifikasi RSPO agar bisa masuk pasar ekspor,” imbuhnya.
Selain itu, Rizky juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, terutama terkait status lahan.
“Untuk membangun perkebunan kelapa sawit yang baik, berkelanjutan, dan berdaya saing, diperlukan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti HGU dan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM),” jelasnya.
“Kami berharap kedepan langkah ini dapat meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit, sehingga memberikan dampak positif secara menyeluruh, baik bagi PBS, pemerintah, maupun masyarakat,” tutupnya. (asp)
