BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai kondisi Sektor Jasa Keuangan (SJK) di wilayah tersebut tetap stabil di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global.
Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, menyampaikan bahwa stabilitas ini menjadi fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa ekosistem keuangan yang sehat, aman, dan terpercaya diperlukan untuk menopang kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan inklusi keuangan yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, menurutnya, menjadi langkah penting agar masyarakat dapat mengakses layanan keuangan secara adil dan berkualitas.
Hal tersebut disampaikan oleh Primandanu Febriyan Aziz, saat menggelar media update triwulan IV, di Palangka Raya, Rabu (10/12/2025).
Selain itu, OJK juga menyoroti meningkatnya kasus penipuan digital, aktivitas keuangan ilegal, dan tindakan scam yang berpotensi merugikan masyarakat. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu terciptanya iklim keuangan yang kondusif jika tidak ditangani secara serius.
“OJK Kalteng senantiasa memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama Lembaga Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya melalui Satgas PASTI Provinsi Kalimantan Tengah dan berkomitmen untuk melakukan langkah pencegahan melalui edukasi, dan penanganan terhadap praktik keuangan ilegal,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan serta memperkuat peran SJK sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Pada sisi kinerja perbankan, OJK Kalteng mencatat pertumbuhan positif pada Bank Umum per Oktober 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
Aset Bank Umum meningkat 15,67 persen secara tahunan menjadi Rp98,25 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh 11,96 persen menjadi Rp52,95 triliun, sementara kredit yang disalurkan naik 7,21 persen menjadi Rp53,07 triliun.
Meski tingkat kredit bermasalah (NPL) naik dari 1,62 persen menjadi 2,22 persen, level tersebut masih berada di bawah ambang risiko 5 persen.
Kredit konsumtif masih mendominasi penyaluran dengan nilai Rp20,90 triliun, disusul kredit modal kerja Rp18,16 triliun, serta kredit investasi Rp14,01 triliun.
Dari sisi sektor ekonomi, rumah tangga menjadi penerima kredit terbesar dengan porsi 38,83 persen, diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Untuk penyaluran berdasarkan skala usaha, kredit non-UMKM masih mendominasi yakni sebesar Rp34,39 triliun atau 64,80 persen dari total kredit. Sementara kredit untuk usaha mikro mencapai Rp8,87 triliun, usaha kecil Rp6,43 triliun, dan usaha menengah Rp3,84 triliun.
Berbeda dengan Bank Umum, kinerja BPR dan BPRS di Kalteng mengalami penurunan. Aset BPR/BPRS turun 15,28 persen menjadi Rp1,95 triliun, DPK merosot 44,44 persen menjadi Rp761,58 miliar, dan kredit yang disalurkan menurun 28,14 persen menjadi Rp1,28 triliun.
Tingkat NPL/NPF juga meningkat dari 6,12 persen menjadi 6,37 persen.
Penurunan ini terutama dipengaruhi perpindahan dana dari BPR ke Bank Umum, meskipun OJK memastikan kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap stabilitas BPR secara keseluruhan.
OJK Kalteng menegaskan bahwa penguatan edukasi, perlindungan konsumen, dan pencegahan penipuan digital akan terus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terjebak dalam aktivitas keuangan ilegal dan dapat memanfaatkan layanan keuangan formal secara optimal. (asp)
