BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai potensi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Kalteng masih sangat besar dan memiliki prospek pertumbuhan positif pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, seiring dengan mulai membaiknya optimisme pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta daya beli masyarakat.
Menurut Primandanu, kinerja pertumbuhan kredit pada 2025 masih berada di bawah kisaran 7 persen. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menjadi hambatan untuk mendorong kinerja yang lebih baik ke depan.
“Saya kira di tahun 2026 ini berdasarkan beberapa survei, optimisme terkait dengan UMKM, kemudian juga sektor penyaluran kredit seiring dengan juga beberapa sektor yang mulai tumbuh juga terkait dengan daya beli masyarakat dan sebagainya,” ujarnya, Selasa (14/1/2026).
Ia berharap, pada 2026 penyaluran KUR di Kalimantan Tengah dapat terus tumbuh secara positif. Optimisme tersebut juga didukung oleh berbagai inisiatif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengembangan UMKM.
“Mudah-mudahan nanti 2026 ini bisa terus tumbuh positif juga terkait penyaluran KUR dan memang khususnya yang ada di Kalteng. Bahkan dari Pemprov sendiri sudah mulai banyak pencanangan-pencanangan, rapat-rapat strategis inisiatif untuk pengembangan UMKM itu sendiri,” jelasnya.
Primandanu menegaskan bahwa UMKM merupakan sektor utama dalam penyaluran KUR. Masih banyak pelaku usaha di Kalteng yang membutuhkan akses permodalan skala kecil tanpa agunan.
“Artinya mereka yang butuh modal katakanlah sampai 5 juta, 10 juta tanpa agunan dan lain sebagainya masih banyak sekali potensinya yang ada di Kalteng,” katanya.
Dari sisi pengawasan, OJK memastikan penyaluran kredit, termasuk KUR, tetap berjalan sesuai prinsip kehati-hatian. OJK secara rutin melakukan evaluasi terhadap rencana bisnis perbankan, khususnya pada awal tahun.
“Kami melihat bagaimana proporsi penyaluran kreditnya baik dari sisi produktif maupun konsumtif dan juga yang terkait dengan KUR tentunya kita juga mendorong agar penyalurannya tetap bisa sesuai dengan ketentuan, prudent, dan tata kelola yang baik agar tidak terjadi peningkatan rasio yang terkait dengan NPL maupun NPf-nya seperti itu,” ungkapnya.
Menjawab pertanyaan terkait kendala penyaluran kredit pada 2025, Primandanu menjelaskan bahwa secara nasional likuiditas perbankan sebenarnya tidak menjadi persoalan utama.
“Kalau kami melihat memang secara nasional sendiri kan memang kalau terkait likuiditas mungkin boleh dibilang no issue ya terkait dengan katakanlah dana yang mungkin bisa disalurkan untuk terkait dengan penyaluran kredit itu,” katanya.
Namun, tantangan lebih banyak datang dari sisi permintaan dan kondisi ekonomi masyarakat.
“Tapi memang mungkin secara ekosistem demand-nya, kemudian juga memang secara daya beli masyarakat dan juga kemudian juga beberapa sektor yang memang masih belum bisa betul-betul pulih ya mungkin dari dampak COVID dan lain sebagainya, itu yang mungkin juga masih menjadi tantangan di tahun 2025 kemarin seperti itu,” pungkasnya. (asp)