Program dan Anggaran Pemerintah Jangan Dipolitisasi

WhatsApp Image 2022 11 29 at 13.05.16
Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalteng, H Achmad Rasyid

BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar program-program yang telah dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPDB-P), khususnya menyangkut anggaran tidak dipolitisasi dalam menghadapi politik.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalteng, H Achmad Rasyid, saat dikonfirmasi di gedung dewan, Senin (10/10/2022).

Menurutnya, anggaran yang masuk dalam RAPBD-P harus bersifat pro rakyat, apalagi masyarakat tengah berusaha bangkit setelah melewati masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Hal seperti merupakan permasalahan klasik yang kerap terjadi menjelang pemilihan legislatif (Pileg) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Oleh karena itu, kita menegaskan agar Pemprov Kalteng khususnya Gubernur bisa menentukan hal-hal yang memang harus diprioritaskan dan bersifat pro rakyat. Apalagi masyarakat kita sedang mencoba bangkit setelah melewati pandemi Covid-19 dalam beberapa tahun terakhir,” ucapnya.

Wakil rakyat dari daerah Pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kabupaten Barito Timur (Bartim), Barito Selatan (Barsel), Barito Utara (Barut) dan Murung Raya (Mura) ini juga berharap, Pemprov Kalteng bisa melihat dan memperhatikan kondisi masyarakat terutama sektor yang terdampak pandemi seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Pastinya arah kebijakan pembangunan harus benar-benar diarahkan untuk menangani permasalahan di masyarakat pasca pandemi Covid-19 dan jangan dianggap permasalahan tersebut adalah hal yang biasa dalam arti ada yang harus diprioritaskan ketimbang memaksakan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Kendati demikian, mendekati tahun politik 2023-2024, Ketua Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi ekonomi dan sumber daya alam (SDA) menegaskan supaya anggaran dan program pemerintah tidak dipolitisasi hanya demi mencari dukungan suara.

“Tidak semua lini harus dipolitisasi, sehingga jangan sampai menggunakan hak dan kewenangan untuk mencari dukungan suara atau pemenangan salah satu partai politik. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membantu masyarakat untuk bangkit kembali pasca pandemi Covid-19,” pungkasnya. (ega)