BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Kuwu Senilawati menyoroti masih banyaknya desa di Kalteng yang masih belum menerima aliran listrik oleh PLN, bahkan yang desa yang dekat dengan PLTU sendiri.
Berdasarkan hasil reses yang pihaknya lakukan di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kalteng tepatnya di desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, dimana di sana masih belum ada aliran listrik, padahal berdekatan dengan lokasi PLTU.
“Waktu saya melaksanakan reses tahun 2022 di Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gumas, di sana ada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari batu bara, sehingga waktu saya reses sampai sekarang belum terpasang. Pada Januari 2022 Bupati saat berharap itu sudah terpasang, tapi saya dengan sampai sekarang listrik tersebut belum ada,” ucap Kuwu, di Palangka Raya.
Padahal kata Kuwu, setiap perusahaan pasti memiliki dana CSR sebagai pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat didekat perusahaan tersebut. Tetapi yang aneh ada PLTU di dekat Desa Tumbang Kajuei bahkan bersebelahan dengan desa, tetapi di desa itu masih gelap tidak ada aliran listriknya.
“Kenapa mereka tidak memperhatikan dan menyumbangkan dana CSR tadi untuk memberikan listrik kepada masyarakat yang ada di Desa Tumbang Kajuei. Bahkan waktu reses masyarakat menyampaikan kami mau aja bayar, asal listrik dialiri ke desa mereka,” jelasnya.
Ditambahkan Anggota Dewan Fraksi Partai Gerindra Kalteng itu, berdasarkan informasi bahwa pihak PLTU menjual listrik kepada PLN kemudian PLN ini memakai infrastruktur jaringan, sedangkan di desa Tumbang Kajuei ini masih belum menjadi program prioritas.
Adapun tanggapan dari pihak PLN sendiri adanya hal ini, sambungnya, dan telah disampaikan pihaknya dalam rapat paripurna kepada pihak dewan dan juga telah disampaikan ke pihak Pemerintah Daerah, namun hingga sekarang belum ada jawaban.
“Saya juga berharap mudah-mudahan saat saya menyampaikan ini kepada pihak media listrik bisa terpasang dan kalau pun belum nanti kita cari informasi. Saya sampaikan kita semua dalam mengambil keputusan memang berkeadilan dan bijaksana, karena bijaksana yang harus dibutuhkan agar masyarakat bisa menunggu dan bisa diprioritaskan,” imbuhnya. (asp)
