BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalteng Yuas Elko membuka kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalteng, se-Kalimantan Tengah di Swiss Bellhotel, Kamis (23/2/2023).
Dalam sambutannya Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalteng Yuas Elko mengatakan, mengawali tahun 2023, tekanan inflasi gabungan kota di Kalimantan Tengah mencatatkan inflasi yang rendah.
“Pada Januari 2023, inflasi gabungan di Kalimantan Tengah tercatat sebesar 0,13% (mtm) atau berada pada peringkat ke-6 terendah di Indonesia. Hal ini tentunya tidak lepas dari upaya kita bersama di TPID dalam mengendalikan inflasi yang secara konsisten terus kita lakukan sejak tahun 2022. Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kontribusi Bapak/Ibu sekalian dalam pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah,” ucapnya.
Meski demikian, berbagai potensi risiko tekanan inflasi ke depan perlu diwaspadai bersama, mulai dari konflik geopolitik yang terus berlanjut hingga tekanan dari sisi permintaan domestik sejalan dengan dicabutnya kebijakan PPKM yang akan meningkatkan mobilitas masyarakat, khususnya menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri pada Maret dan April 2023.
“Secara nasional, Pemerintah menargetkan inflasi pada tahun 2023 berada pada kisaran target 3%±1%, dengan inflasi komponen volatile food atau pangan bergejolak pada HBKN berada pada kisaran 3%-5%, untuk itu, pada tahun 2023, saya meminta kepada TPID Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk sama-sama kita gencarkan berbagai langkah dan upaya pengendalian sehingga diharapkan Kalimatan Tengah dapat turut mencapai target tersebut pada akhir tahun 2023,” tambahnya.
Selain itu melalui upaya pengendalian melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) perlu terus dilakukan pada tahun 2023, baik melalui kegiatan operasi pasar dan pasar penyeimbang secara berkala dan intensif.
“Kemudian hal yang dilakukan yakni peningkatan pasokan pangan melalui peningkatan produktifitas secara internal, hingga pelaksanaan kerjasama antar daerah (KAD) dengan wilayah yang surplus perlu kita tingkatkan dan perluas,” ungkapnya. (udi)
