BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Hadi Tjahjanto memberikan apresiasi kepada Polda Kalteng karena berhasil mengungkap kasus mafia tanah di Palangka Raya.
Hal tersebut disampaikan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto di dalam konferensi persnya terkait penanganan kasus mafia tanah di Mapolda Kalteng, Jumat (24/3/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Polda Kalteng, Kejaksaan Tinggi Kalteng, dan Kanwil ATR/BPN Kalteng yang telah bersinergi dengan baik untuk mengungkap kasus mafia tanah dengan modus memalsukan surat Verklaring No 23 Tahun 1960.
“Saya berharap sinergi dan kolaborasi yang sudah baik antara Polda, Kejati, pemerintah daerah, dan Kanwil ATN/BPN agar terus dijaga dan ditingkatkan kedepannya agar permasalahan mafia tanah yang masih banyak di pelosok dapat segera ditindak lanjuti secara serius,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri Hadi menambahkan, keberhasilan pengungkapan kasus mafia tanah ini merupakan bukti keseriusan dan konsistensi Kementrian ATR/BPN bersama aparat penegak hukum dalam memerangi dan memberantas mafia tanah.
“Mari kita bersama-sama memerangi mafia tanah, kita tutup ruang mafia tanah dengan memelihara tanda batas dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya, sehingga melalui partisipasi masyarakat dan kolaborasi yang efektif kita mampu memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya,” ajaknya.
Sementara itu, Kapolda Kalteng melalui Dirreskrimum Kombes Pol Faisal F. Napitupulu menambahkan, bahwa untuk tindak pidana pemalsuan Surat Verklaring yang dilakukan oleh tersangka MGS telah ditetapkan statusnya menjadi P.21 atau berkas dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
“Melalui ketetapan P.21 tersebut, perkara yang dimaksud akan disidangkan di pengadilan untuk mengadili tersangka atas nama MGS,” pungkasnya. (asp)
