Pemkab Kapuas Sinkronkan Usulan Kecamatan dalam Forum Perangkat Daerah

Gambar Whatsapp 2025 07 03 Pukul 10.20.05 1cc45578
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026

BALANGANEWS, KUALA KAPUAS — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Forum ini berlangsung di Aula Bappelitbangda Kapuas, Selasa (25/2/2025).

Kegiatan dibuka Wakil Bupati (Wabup) Kapuas, Dodo, didampingi Sekda Kapuas Septedy dan Kepala Bappelitbangda Catur Feriyanto.

Dalam arahannya, Dodo menekankan pentingnya menyelaraskan usulan-usulan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026.

“Perangkat daerah harus mampu menyusun rencana yang terintegrasi, mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan hal tersebut, maka ada beberapa poin penting untuk menjadi perhatian bersama,” kata Dodo.

Ia menambahkan, sinkronisasi program antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Setiap program harus mempertimbangkan skala prioritas, berdampak langsung bagi penyelesaian masalah mendasar, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, penyusunan RKPD 2026 juga harus mengakomodasi program prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, serta selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan visi Kapuas Bersinar” yang dituangkan dalam empat misi pembangunan.

“Juga pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan serta keempat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terencana, terintegrasi, inovatif, amanah dan konsisten,” ujar Dodo.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kapuas, Catur Feriyanto, dalam laporannya mengungkapkan, hasil Musrenbang tingkat kecamatan menghasilkan 3.393 usulan program/kegiatan.

Usulan tersebut terdiri dari 1.768 usulan bidang infrastruktur, 530 bidang ekonomi dan pemberdayaan, 458 bidang pendidikan, 240 bidang kesehatan, dan 697 usulan di bidang administrasi pemerintahan. (asp)