BALANGANEWS, Murung Raya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Murung Raya (Mura). Kegiatan berlangsung di kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (21/10/2025).
Hadir dalam rakor tersebut Bupati Mura Heriyus, Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, Ketua DPRD Mura Rumiadi, Plt. Inspektur Prov. Kalteng, sejumlah anggota DPRD, Plt. Sekda Mura, para Kepala Perangkat Daerah, serta tim Satgas Korsupgah Wilayah III KPK RI. Kehadiran lengkap unsur eksekutif dan legislatif ini sekaligus menjadi simbol komitmen kolektif Pemkab Mura untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dalam sambutannya, Bupati Heriyus menilai rakor ini sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas lembaga dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
“Pertemuan ini sangat strategis untuk memastikan bahwa setiap proses pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi dan integritas,” ujar Heriyus.
Ia menjelaskan sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan Pemkab Mura, termasuk penertiban administrasi aset daerah dengan menggandeng ATR/BPN untuk memperkuat legalitas tanah milik pemerintah. Upaya tersebut, menurutnya, menjadi fondasi penting dalam mencegah penyimpangan dan memastikan aset daerah terlindungi secara hukum.
“Selain itu, upaya pengawasan terhadap potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan transparansi dalam belanja barang dan jasa terus diperkuat untuk memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Heriyus juga meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah agar menyampaikan laporan faktual dan rinci terkait progres proyek strategis tahun anggaran 2025. Ia menekankan bahwa pengelolaan dana hibah, bantuan keuangan, dan bantuan sosial harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pengawasan terpadu bersama KPK RI, Pemkab Mura menegaskan komitmennya mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berintegritas demi meningkatkan kepercayaan publik dan kesejahteraan masyarakat. (asp)
