BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng, Kamis (10/4/2025).
Dalam sambutannya mewakili Gubernur Kalteng, Wagub menyampaikan apresiasi kepada M. Ali Asyhar, Kepala Perwakilan BPK sebelumnya, atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat.
“Semoga dedikasi yang telah dilakukan menjadi nilai ibadah,” ujarnya.
Edy Pratowo mengapresiasi pengabdian Ali Asyhar dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Wagub juga menyambut Kepala BPK Perwakilan Kalteng yang baru, Dodik Achmad Akbar, dengan harapan besar atas kelanjutan sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun selama ini.
“Saya berharap kerja sama, sinergi, dan kemitraan dalam pengelolaan keuangan daerah yang sudah tertata dengan baik ini akan dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan menjadi makin baik lagi,” imbuhnya.
Untuk mendorong percepatan pembangunan, Wagub mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah se-Kalteng agar tetap menjaga komitmen terhadap kualitas pengelolaan keuangan.
“Sehingga dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, pelayanan masyarakat yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan percepatan pembangunan,” katanya.
Ia juga berharap BPK Perwakilan Kalteng dapat terus membimbing para pengelola keuangan daerah untuk mempertahankan capaian positif seperti Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Sehingga pada akhirnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah kita raih dapat terus dipertahankan,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menekankan bahwa WTP seharusnya bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari proses tata kelola yang baik dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Selama ini para kepala daerah lebih mendahulukan WTP daripada kerja yang lebih substansial,” ungkapnya.
Fathan berharap Kepala BPK yang baru mampu menjalankan fungsi pemeriksaan dengan optimal sesuai mandat BPK sebagai lembaga pemeriksa terpercaya yang auditnya bisa dimanfaatkan secara luas. (asp)
