BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalteng hingga saat ini masih dalam kondisi terkendali.
Pemprov Kalteng akan terus memperkuat upaya pengendalian, terutama selama puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2025, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Penegasan itu disampaikan Gubernur Kalteng dalam Rapat Monitoring Situasi Terkini Penanganan Karhutla Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Senin (28/7/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Raja Juli Antoni dan didampingi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, didukung penuh oleh Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota se-Kalteng, serta seluruh elemen masyarakat, berkomitmen memperkuat mekanisme rutin pengendalian Karhutla melalui pembentukan Satgas Pengendali Karhutla Provinsi dan pengaktifan Posko serta Pos Lapangan,” tegas Gubernur Agustiar.
Ia menyampaikan bahwa apabila dari evaluasi mingguan dinilai perlu, maka Pemprov siap menetapkan status keadaan darurat bencana Karhutla dan menyampaikan permohonan dukungan operasi udara kepada BNPB.
Dalam laporannya, Gubernur menyampaikan bahwa Provinsi Kalteng terdiri atas 13 kabupaten dan 1 kota, dengan total 136 kecamatan, 138 kelurahan, dan 1.574 desa. Memasuki musim kemarau pada Juli 2025, jumlah titik panas atau hotspot mengalami peningkatan signifikan.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI), tercatat 1.326 hotspot di Kalteng, atau sekitar 2,09 persen dari total nasional yang mencapai 63.559 titik.
Meski mengalami kenaikan, Gubernur menyatakan bahwa berbagai upaya pengendalian yang dilakukan oleh Posko dan Pos Lapangan masih cukup efektif dalam menahan laju penyebaran api.
“Pola penanganan difokuskan pada pemadaman dalam satu hari terhadap setiap kejadian kebakaran,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa luas lahan terbakar di Kalteng turut meningkat, namun masih bisa ditangani secara cepat dan terpadu.
Berdasarkan citra analisis Kementerian LHK, luas lahan terbakar mencapai 146,21 hektare atau sekitar 1,70 persen dari total Karhutla nasional seluas 8.594,49 hektare.
Selain itu, berdasarkan pantauan citra sebaran asap oleh BMKG pada Juli 2025, wilayah Kalteng tidak terdeteksi adanya sebaran asap. Hal ini dinilai sebagai hasil dari efektivitas penanganan dini dan kolaboratif di lapangan.
Satgas Pengendali Karhutla dan Posko Krisis Karhutla dibentuk sesuai dengan amanat Pasal 14 Permen LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla.
“Dengan keberadaan Satgas dan Posko yang aktif sepanjang tahun, maka upaya pengendalian dan penanggulangan Karhutla tetap berjalan maksimal, meskipun tanpa penetapan status siaga darurat,” ujar Agustiar.
Sejak 11 Juni hingga 8 Oktober 2025, sebanyak 77 Pos Lapangan telah diaktifkan dan tersebar di 52 kecamatan berisiko tinggi.
Poslap tersebut bertugas melakukan patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, pengecekan sarana seperti sumur bor dan embung air, pembasahan wilayah rawan, hingga pemadaman dini jika terjadi kebakaran.
Sebanyak 697 personel dikerahkan, yang terdiri dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta relawan Masyarakat Peduli Api (MPA).
“Para personel ini tergabung dalam 17 regu Pos Komando dan 77 regu Pos Lapangan yang dilengkapi sarana, prasarana, serta alat pelindung diri (APD) Karhutla,” pungkas Gubernur Agustiar Sabran. (asp)