BALANGANEWS, KUALA KURUN – Ratusan massa aliansi masyarakat sipil untuk keadilan sosial, hukum dan lingkungan melakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Kabupaten Gumas.
Kedatangan mereka ini ditemui langsung Ketua DPRD Akerman Sahidar, Ketua Komisi II Nomi Aprilia, dan Sekretaris Komisi II Rayaniatie Djangkan.
“Kami sudah mendengar aspirasi yang disampaikan aliansi masyarakat tersebut. Ini yang menjadi dasar kami untuk menjadwalkan RDP dengan seluruh pihak terkait,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Gumas, Akerman Sahidar, Rabu (9/8//2023).
Dia mengatakan, RDP nanti akan membahas terkait tuntutan dari aliansi yakni pembukaan operasional pabrik minyak kelapa sawit PT BMB, tanpa adanya persetujuan teknis dan surat layak operasi dari pejabat berwenang, serta keseriusan realisasi kebun plasma 20 persen untuk masyarakat sekitar.
“RDP melibatkan DPRD, instansi terkait yakni DLHKP, DPMPTSP, dinas pertanian, manajemen PT BMB, dan perwakilan dari aliansi masyarakat sipil untuk keadilan sosial, hukum dan lingkungan,” katanya.
Berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh aliansi masyarakat itu, lanjut dia, RDP diminta dilakukan satu minggu pasca aksi. Namun rencana RDP itu sepertinya akan digelar setelah 17 Agustus.
“Saat ini mendekati peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78, sehingga kami ada kesibukan menyambut HUT RI, sehingga disepakati RDP setelah 17 Agustus,” katanya.
Sementara itu, Koordinator aksi aliansi masyarakat sipil untuk keadilan sosial, hukum dan lingkungan Bakti Yusuf Irwandi mengakui, dalam aksinya itu, ada sejumlah surat yang disampaikan ke DPRD, yakni surat dari KLHK bahwa PT BMB melakukan pelanggaran lingkungan hidup, dan surat dari DLHKP yang menyatakan PT BMB melakukan pelanggaran lingkungan hidup.
“Dengan dugaan pelanggaran itu, kami meminta kepada DPRD untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Kami juga siap untuk mengawal,” pungkasnya. (ahs)
