BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Pipit Setyo Rini, menyoroti potensi besar dari program Optimalisasi Lahan (OPLA) dan cetak sawah yang digencarkan di wilayahnya.
Ia menilai, selain mendukung ketahanan pangan nasional, program ini juga bisa menjadi sumber penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Program ini adalah bagian dari ketahanan pangan yang dicanangkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo. Kami mendukung penuh karena manfaatnya bukan hanya dirasakan petani dan masyarakat, tapi juga bisa berkontribusi langsung pada pendapatan daerah,” ujar Pipit, Selasa (15/4/2025).
Politisi PKB ini menjelaskan, data yang pihaknya terima menunjukkan, luasan lahan untuk OPLA dan cetak sawah tahun ini mencapai 102.622 hektare. Dengan skala sebesar itu, kebutuhan alat berat dan bahan bakar menjadi sangat besar untuk bisa dimanfaatkan untuk mendorong PAD melalui pajak.
“Saya ingin menegaskan bahwa penggunaan alat berat dan BBM untuk proyek ini adalah potensi PAD yang sangat signifikan. Ini juga selaras dengan visi Bapak Gubernur Agustiar Sabran dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ucapnya.
Ia mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar aktif menjalin koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) sebagai pelaksana utama program.
Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan agar regulasi yang sudah ada bisa berjalan efektif.
Pipit merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang membuka ruang pungutan dari aktivitas penggunaan BBM dan alat berat di sektor proyek pemerintah.
“Kami di DPRD mendukung sepenuhnya kebijakan nasional soal ketahanan pangan. Tapi kami juga tidak ingin daerah hanya menjadi pelaksana teknis tanpa mendapatkan manfaat fiskal yang sepadan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD siap memberikan pengawalan, baik dari sisi anggaran maupun penguatan regulasi, agar potensi pendapatan dari proyek semacam ini bisa benar-benar terealisasi.
“Ini momentum besar untuk membuktikan bahwa pembangunan berbasis desa dan pertanian juga bisa menopang kemandirian fiskal,” pungkasnya. (asp)
