BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor pendidikan mulai bergerak nyata.
Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Jumat (2/5/2025), Prabowo secara resmi meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang salah satunya berisi agenda revitalisasi 10.441 sekolah di seluruh Indonesia tahun ini.
Program ini diresmikan langsung di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan pentingnya percepatan perbaikan fasilitas pendidikan di tanah air.
“Tidak boleh ada lagi sekolah yang atapnya runtuh atau cuma punya satu kamar mandi. Kita harus bergerak cepat,” tegasnya.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto, mendorong pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti kebijakan strategis ini.
Ia menyebut revitalisasi sekolah menjadi langkah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.
“Pemprov Kalteng harus segera inventarisasi kondisi fisik sekolah-sekolah. Ini langkah awal agar program revitalisasi bisa berjalan konkret,” ujarnya di Palangka Raya, Rabu (14/5/2025).
Sugiyarto juga meminta Gubernur Kalteng untuk segera memerintahkan para bupati dan wali kota di wilayahnya melakukan pemetaan menyeluruh terkait kondisi sekolah.
Data ini, menurutnya, menjadi pijakan pelaksanaan revitalisasi yang efektif dan tepat sasaran.
Ia mengingatkan bahwa meskipun dana utama bersumber dari pemerintah pusat, kesiapan anggaran daerah tetap diperlukan sebagai bentuk pendampingan.
Selain itu, Sugiyarto menekankan pentingnya memperhatikan perbedaan kewenangan pengelolaan sekolah, di mana SD dan SMP menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, sedangkan SMA dan SMK di bawah provinsi.
“Kita harapkan dalam empat hingga lima tahun ke depan, tak ada lagi sekolah rusak di Kalimantan Tengah,” ucapnya.
Lebih jauh, Sugiyarto berharap revitalisasi ini tak hanya memperbaiki gedung sekolah, tetapi juga sarana pendukung seperti akses jalan, pagar, dan sanitasi.
“Tujuannya adalah layanan pendidikan yang layak dan merata. Kami di Komisi III DPRD siap mengawal program ini,” pungkasnya. (asp)
