BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Noor Fazariah Kamayanti, menekankan pentingnya pengelolaan sektor pertambangan yang tidak hanya berkontribusi pada penerimaan negara, tetapi juga memberi dampak langsung bagi daerah dan masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng, Vent Christway, melaporkan bahwa hingga triwulan II tahun ini, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba telah mencapai Rp5,008 triliun dengan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp801,84 miliar.
“Capaian PNBP ini patut diapresiasi, karena membuktikan Kalteng memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tetapi, yang perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana agar potensi ini juga memberi dampak nyata bagi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kamayanti, Selasa (26/8/2025).
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kapuas itu menilai, pemerintah provinsi perlu mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperkuat regulasi, memperbaiki tata kelola perizinan, dan memastikan perusahaan pertambangan beroperasi sesuai ketentuan.
“Kita ingin agar hasil kekayaan alam tidak hanya tercatat dalam PNBP, tetapi benar-benar memberi manfaat langsung bagi pembangunan Kalteng. Oleh karena itu, pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan sektor Minerba sangat penting,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada DBH dari pusat, tetapi mencari inovasi menggali sumber PAD di luar sektor pertambangan.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan fiskal sekaligus memperkuat kemandirian daerah. (asp)
