BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, mengkritisi kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) di tingkat kabupaten/kota yang dinilai belum maksimal dalam menyelesaikan persoalan antara masyarakat dan perusahaan.
Menurut Bambang, sejumlah kasus justru dibiarkan tanpa kejelasan penyelesaian, padahal tim tersebut seharusnya menjadi ujung tombak dalam meredam konflik sosial yang berpotensi meluas.
“Ada beberapa kasus yang dibiarkan menggantung. Seharusnya ditangani, apapun hasil akhirnya,” ujar Bambang kepada wartawan, baru-baru ini.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mendorong Tim PKS di kabupaten/kota agar lebih transparan dalam menangani persoalan. Ia menilai penting adanya keterbukaan informasi hasil penanganan konflik kepada masyarakat.
“Harus ada rilis resmi. Misalnya, memberikan catatan bahwa kasus tidak dapat dilanjutkan karena alasan tertentu, atau masih dalam proses,” tegasnya.
Bambang juga meminta agar laporan progres penanganan konflik disampaikan secara berkala oleh Tim PKS, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana penyelesaian dilakukan pemerintah daerah.
“Jangan sampai persoalan yang ada langsung dilimpahkan ke provinsi, baik ke DPRD maupun pemerintah provinsi. Kalau begitu, kita harus membuka masalah dari awal lagi, dan itu tentu tidak efektif,” tutup Legislator dari Dapil Kalteng V ini. (asp)
