BALANGANEWS, LANDAK – Bupati Landak yang diwakili Sekretaris Daerah Landak Vinsensius menghadiri sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kebijakan pengelolaan keuangan desa kepada pihak pemerintah desa, Selasa (25/1/2022).
Bertempat di Aula Kantor Pemkab Landak, turut hadir Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Pihak Kejaksaan Negeri Landak, Kadis PMPD Landak, Kepala BPKAD Landak, Kadis PMPTSPTK Landak, Inspektur Landak, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa serta para Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa.
Dalam kegiatan tersebut Sekda Landak Vinsensius yang membacakan sambutan BUpati Landak mengatakan pihak Pemerintah Kabupaten Landak berterima kasih kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang telah bekerjasama dalam jaminan kesehatan para pekerja di wilayah Kabupaten Landak.
“Kami sampaikan terima kasih kepada BPJS Cabang Pontianak yang selama ini sudah bekerjasama dan bersinergi dengan baik. Kami berharap dan jika memungkinkan kedepan kita kembali menjalin kerjasama dengan perusahaan, untuk melakukan pembinaan kepada desa, sehingga ada desa yang dibina khususnya untuk dijadikan sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Vinsensius membacakan pidato Bupati Landak.
Lebih lanjut Sekda Landak juga mengapresiasi kepada desa yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita juga memberikan apresiasi kepada 120 desa yang sudah terdaftar, meskipun masih ada yang menunggak iurannya serta bagi 36 desa yang belum mendaftarkan perangkatnya kami harap dapat segera didaftarkan,” ungkapnya.
Secara regulasi ada amanat untuk mensejahterakan ketenagakerjaan serta hal ini semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Landak tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Landak.
“Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dan turunannya diatur dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 62 tahun 2020 bahwa pemerintah desa diberikan kewenangan untuk menganggarkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa melalui sumber-sumber anggaran yang ada di dalam APBDesa kecuali Dana Desa,” tandasnya.
Sekda Landak berharap para Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan serius supaya pengetahuan dan pemahaman tentang jaminan sosial ketenagakerjaan serta kebijakan pengelolaan keuangan semakin baik. (suaraborneo.id)
