BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalteng, Kaspinor mengikuti kegiatan Coffee Morning KPU Kalteng bersama Forkopimda setempat, di Kantor KPU Kalteng, Jumat (25/8/2023).
Ketua KPU Provinsi Kalteng, Sastriadi menyampaikan bahwa saat ini telah ditetapkan 18 Partai Politik yang akan menjadi Peserta Pemilu.
Sementara untuk pemutakhiran data pemilih sudah dilaksanakan dan sudah ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap yaitu berjumlah 1.935.116 Pemilih yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di 136 Kecamatan, 1571 Desa dan Kelurahan tersebar di 7830 TPS di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah.
“Dalam Pemilu 2024 di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah akan ada 440 kursi yang akan diperebutkan, terdiri dari DPR RI 6 Kursi, DPRD Provinsi 45 Kursi, dan 385 Kursi DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalteng, Kaspinor yang hadir mewakili Sekda Kalteng menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan apresiasi dan sangat bersyukur bahwa tahapan-tahapan proses untuk persiapan Pemilu 2024 sudah dilaporkan secara rinci dan baik.
“Terkait anggaran yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sudah final dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tinggal menunggu proses selanjutnya. Kemudian untuk Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau yang sampat saat ini belum selesai maka perlu segera dikomunikasikan antara pihak KPU dengan Sekda Provinsi Kalteng sebagai Ketua TAPD mengenai kendala yang dihadapi untuk bisa segera diselesaikan,” jelasnya.
Seperti yang diketahui saat ini anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024 sudah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, tetapi ada dua Kabupaten yang masih kurang, yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng, M. Katma F. Dirun menyampaikan dalam proses penyusunan anggaran yang menyangkut Pemilu ini banyak persoalan-persoalan yang notabene sebagai akibat dari keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada.
“Untuk menyelesaikan masalah tersebut kita perlu melakukan perhitungan kembali terhadap rincian kegiatan yang disusun dan melakukan simulasi mengenai tingkat kenaikan harga yang mungkin terjadi di periode waktu mendatang, sehingga dapat segera finalisasi anggaran kebutuhan Pemilu 2024,” ungkapnya.
Sambung Katma, dari Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng bersama KPU telah melakukan komunikasi agar secara bersama-sama melaporkan kendala terkait anggaran ini kepada Ketua TAPD Provinsi Kalteng.
“Sehingga dapat dibahas bersama demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang,” tandasnya. (asp)
