BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja Bersama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Rabu (6/11/2024). Rapat ini membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN 2024 hingga November dan Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) BPK RI Tahun 2023.
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Syauqie, menyoroti rendahnya serapan anggaran Kementerian Perhubungan yang baru mencapai 60 persen.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terkait rendahnya serapan anggaran tersebut. Ia menekankan bahwa peningkatan serapan sangat penting karena berhubungan langsung dengan efektivitas pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Jika serapan lebih tinggi, maka pembangunan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Syauqie.
Syauqie menjelaskan bahwa proses lelang yang berulang dan pengaruh penggunaan e-katalog menjadi salah satu hambatan dalam penyerapan anggaran. Meski e-katalog diharapkan mempermudah proses, beberapa proyek tetap harus melalui lelang umum yang membutuhkan waktu lebih lama, sehingga memperlambat serapan.
Ketua MPW Pemuda Pancasila Kalteng ini menambahkan bahwa rendahnya serapan anggaran bukan hanya masalah di Kementerian Perhubungan, melainkan terjadi juga di kementerian lainnya.
Tantangan seperti berkurangnya jumlah penawaran lelang turut menimbulkan kekhawatiran di kalangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Balai, menyebabkan beberapa proyek harus ditunda, dibatalkan, atau diulang tendernya, yang akhirnya menghambat pembangunan.
Terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Syauqie menyatakan bahwa Komisi V akan mengawasi pencapaian opini sehingga Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2024.
Ia berharap target WTP dapat dicapai kembali dan meminta Kementerian Perhubungan untuk lebih transparan dalam pembahasan anggaran di masa mendatang, terutama dalam penyampaian rincian anggaran per satuan tiga.
“Kami mendukung penuh Kementerian Perhubungan, namun pada saat pembahasan anggaran berikutnya, kami berharap agar Kementerian dapat memberikan data yang lebih rinci dan spesifik, bukan hanya data global, agar kami dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal,” ungkapnya.
Rapat kerja ini dihadiri oleh pimpinan Komisi V DPR RI, Menteri Perhubungan beserta jajarannya, termasuk Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan. (asp)
