BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Hj. Sunarti, menyatakan bahwa Kalteng siap mendukung program pemerintah, yaitu Swasembada Pangan.
Hal tersebut disampaikan Sunarti usai menghadiri rapat Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan, di Kantor Polisi Daerah (Polda) Kalimantan Tengah, Rabu (6/11/2024).
Rapat ini dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring), berfokus pada tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Sunarti juga menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Polda Kalimantan Tengah guna mendukung swasembada ketahanan pangan di wilayahnya.
“Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis Dinas TPHP Prov. Kalteng dalam memperkuat sektor pangan dan menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan di tingkat daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam sambutannya mengungkapkan langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan.
“Saat ini Indonesia telah melaksanakan program ekstensifikasi dan intensifikasi dengan pendistribusian 60.000 pompa air demi keberlanjutan pangan kita. Selain itu, Presiden telah meningkatkan jumlah pupuk sebanyak 100 persen, serta menghapus hutang petani dan nelayan yang macet selama 10 tahun,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa bantuan pupuk ini tidak boleh dipolitisasi, dan masyarakat hanya perlu menunjukkan KTP untuk membelinya.
“Mimpi besar Presiden adalah kita mencapai swasembada pangan, karena dunia kini menghadapi kelaparan, dan Indonesia menghadapi tantangan iklim ekstrem, baik El Nino maupun La Nina,” tambahnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, H. Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga dan kementerian untuk mencapai swasembada pangan.
“Sebagaimana arahan Presiden, dengan kerja sama yang baik, kita bisa mencapai swasembada pangan pada 2028. TNI, Polri, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Bulog, hingga kepala desa, bupati dan Gubernur, adalah satu tim yang harus bekerja bersama untuk ketahanan pangan dan Indonesia Maju,” jelasnya. (asp)
