BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Syauqie, meminta pemerintah pusat memprioritaskan program bedah rumah di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Menurutnya, persoalan perumahan masih menjadi salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang belum tertangani maksimal.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) RI di Jakarta, Kamis (11/9/2025) lalu, Syauqie menegaskan keterbatasan anggaran daerah membuat banyak masyarakat masih tinggal di rumah tidak layak huni.
“Pemerintah daerah sudah berbuat, tapi kita butuh dukungan lebih kuat dari pusat. Program bedah rumah ini menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Oleh karena itu, Kementerian PUPR harus lebih serius memberikan alokasi anggaran untuk Kalimantan Tengah,” tegas Syauqie.
Ia juga menambahkan, pihaknya sudah berulang kali memperjuangkan hal ini, bahkan enam kali proposal telah diajukan, namun realisasi di lapangan masih minim.
“Ini bukan pertama kalinya kami mengajukan. Sudah enam kali proposal kami sampaikan, tapi masyarakat masih menunggu. Semoga pada anggaran tahun 2026 nanti, pemerintah pusat benar-benar menaruh perhatian khusus bagi Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Legislator muda asal Kalteng itu menekankan, rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat.
“Rumah adalah pondasi kesejahteraan keluarga. Kalau rakyat masih tinggal di rumah tidak layak huni, itu artinya masih ada pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan pemerintah,” imbuhnya.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
“Kalimantan Tengah adalah bagian dari Indonesia yang juga punya hak yang sama untuk mendapatkan perhatian. Kami akan terus mengawal agar suara masyarakat daerah ini tidak diabaikan,” pungkasnya. (asp)
