BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie, menyatakan dukungannya agar institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Menurutnya, posisi tersebut penting untuk memastikan Polri dapat menjalankan tugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) secara profesional serta terbebas dari kepentingan politik.
Syauqie menilai, keberadaan Polri langsung di bawah Presiden justru memperkuat independensi institusi kepolisian dalam menegakkan hukum dan menjaga stabilitas nasional.
Dengan struktur tersebut, Polri dinilai lebih fokus menjalankan fungsi utamanya tanpa intervensi politik praktis.
“Polri harus tetap menjadi penjaga harkamtibmas. Dengan berada langsung di bawah Presiden, Polri bisa lebih independen dan tidak terseret kepentingan politik tertentu,” ujarnya, Selasa (27/1/2026).
Sikap tersebut sejalan dengan hasil Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang digelar di DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi III DPR RI menyampaikan delapan poin reformasi Polri sebagai pedoman pembenahan institusi kepolisian ke depan.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa salah satu poin utama dalam reformasi tersebut menegaskan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia dan tidak berbentuk kementerian.
“Sebagaimana sudah kami sampaikan dan kawan-kawan bisa dengar langsung, delapan poin reformasi Polri isinya sudah kami bacakan,” kata Habiburokhman usai rapat kerja.
Dalam poin pertama reformasi Polri disebutkan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Ketentuan ini merujuk pada Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Syauqie berharap, rumusan reformasi Polri yang disampaikan Komisi III DPR RI dapat semakin memperkuat profesionalisme institusi kepolisian sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. (asp)